Subsidi BBM Bisa Tepat Sasaran Melalui NIK

Jakarta - Pemerintah mengaku sulit untuk membuat penyaluran subsidi BBM tepat sasaran. Namun Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa jadi salah satu instrumen pengendali subsidi BBM.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, NIK yang saat ini tengah digodok Kementerian Dalam Negeri adalah salah satu cara yang tepat dalam mendeteksi penduduk yang berhak menerima subsidi.

"Apa yang dikerjakan Depdagri sekarang NIK, Nomor Induk Kependudukan itu yang lebih gampang untuk mendeteksi rakyat kita yang harus diberikan subsidi langsung tepat sasaran jadi semua sudah kita pikirkan," ujar Hatta ketika ditemui di kantornya jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (3/5/2011).

Hatta menyatakan setuju dengan usulan IMF untuk memberlakukan subsidi tepat sasaran agar dana yang selama ini dianggarkan untuk subsidi energi tidak terbuang sia-sia karena justru digunakan rakyat yang tidak layak diberikan subsidi.

"Kita juga tahu bagaimana memberikan subsidi yang tidak tepat sasaran tidak baik," ujar Hatta

Namun, Hatta mengakui untuk melakukan pemberian subsidi yang tepat sasaran bukanlah perkara yang mudah karena memerlukan kehati-hatian. Jika salah langkah, lanjut Hatta, bisa menyebabakan dampak yang lebih besar, seperti kenaikan harga barang-barang.

"Tetapi ketika kita harus melakukan perubahan-perubahan itu harus memperhatikan unsur kehati-hatian. Untuk itu, pilihannya itu kita memang prinsip memberikan subsidi tepat sasaran tapi tidak gampang karena ada orang mengatakan ya sudah naikkan saja harganya yang rakyat miskin diberikan subsidi langsung sepertinya gampang tapi akan terjadi gejolak pada inflasi, harga inflasi akan terdongkrak dan masyarakat yang move tinggi itu belum tentu dapat subsidi langsung karena berbagai macam kendala karena itu kita memikirkan betul cara untuk itu," tegasnya.

Dalam memberlakukan pemberian subsidi tepat sasaran, lanjut Hatta, pemerintah akan memperhatikan 3 hal, yaitu  daya beli masyarakat penguatan fiskal, dan sasaran yang harus tepat.

"Tiga itu yang jadi policy karena subisidi harus jadi tangung jawab negara untuk rakyat yang belum mampu," ujarnya.

Namun, sampai saat ini, pemerintah belum memutuskan kebijakan apapun guna memberikan subsidi energi tepat sasaran. Pasalnya, masih dalam kajian Kementerian ESDM meskipun dalam roadmap 4 tahun, pemerintah berupaya untuk mengurangi subsidi energi tersebut.

"Kita di ESDM sudah punya roadmap dalam 4 tahun menuju subsidi tepat sasaran. Ya kita tunggu dulu. Makanya kita tidak mau ada migrasi yang berlebihan ke premium karena akan mendongkrak permintaan," tandasnya.

(nia/dnl)