Perizinan Migas di RI Ribet, Kalah dengan Vietnam dan China

Surabaya - Proses perizinan di investasi migas di Indonesia ribet bila dibandingkan dengan negara lain, seperti Vietnam maupun China. Proses perizinan yang harus dilalui investor migas di Indonesia ada 69 perizinan, mulai dari tingat pusat hingga daerah.

"Kita kalah dari China maupun Vietnam. Pemerintah di negara tersebut langsung menyiapkan lahan dan perizinannya sehingga ivestor tidak perlu disibukkan mengurus izin-izin," kata Deputi Bidang Pengendalian dan Dukungan Bisnis SKK Migas Lambok Hutauruk saat jumpa pers di acara Workshop dan Focus Group Discussion dengan tema 'Percepatan produksi migas nasional' di Hotel Shangri-La, Surabaya, Senin (2/12/2013).

Lambok menerangkan, saat ini proses perizinan migas ada 69 izin. Perizinan tersebut melibatkan sekitar 11 kementerian, hingga perizinan di tingkat pemerintah daerah seperti IMB sampai amdal.

"Sekarang kan perizinannya mulai dari pusat hingga ke pemerintah daerah. Ada yang lari ke sana, lari ke sini. Dia (investor) datang hanya untuk ngebor. Lah ini sekarang kan bikin ini bikin itu, kasihan juga lihat investor. Idealnya kita bisa seperti China atau Vietnam. Pada saat investor datang, pemerintah pusat oke semua dan sudah menyiapkan lahan dan perizinanannya," ujarnya.

Selain mempermudah perizinan, perhitungan survei juga harus matang dan tepat daerah mana saja yang lokasinya mengandung potensi migas.

"Saat wilayah kerja survei, hasilnya tepat sekali dan disetujui oleh pemda. Jadi itu urusan internal. Ketika mengundang investor, disampaikan akan diberikan kemudahan perizinan dan penyediaan lahan, sehingga nantinya bisa gampang membangun kantor dan gampang semuanya.

Lambok menuturkan, saat ini sedang digodok konsep Service Level Agreement (SLA) di Menko Perekonomian untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 2 Tahun 2012. "Sekarang ini dibikin semacam tolak ukurnya," terangnya.

SLA sebagai bentuk komitmen kementerian yang terkait, untuk memberikan dukungan menyederhenakan dan mempermudah perizinan tanpa melihat masing-masing sektor. SLA tersebut diperkirakan akan terbit pada Desember 2013.

"Saya belum bisa menyebutkan seperti apa, karena ini kan masih konsep. Kalau saya sebutkan sekarang ternyata tidak sesuai dengan konsep aslinya, saya yang disalahkan nanti," tandasnya.

Produksi Minyak 2014 Terancam Tak Capai Target

Pada kesempatan itu, Lambok mengatakan target produksi minyak Indonesia tahun depan yaitu 870.000 barel per hari, terancam tak tercepat. Ini karena molornya peningkatan produksi di Cepu, Bojonegoro.

"Target tahun depan sudah ditetapkan oleh APBN 870.000, dengan catatan tadinya kita pikir Bojonegoro Bulan Agustus sudah onstream 165.000, sehingga kita mengiyakan," ujar Lambok.

Ia menerangkan, pada tahun ini produksi mencapai sekitar 828.000 sampai 829.000 ribu barel per hari atau sekitar 98 persen dari target produksi yang ditetapkan.

Sedangkan kondisi produksi pada 2014 diperkirakan akan mengalami kendala, karena produksi di Bojonegoro mengalami mundur sehingga tidak sesuai dengan perencanaan.

"Mereka meminta perpanjangan dua bulan. Mudah-mudahan ada solusi dan kita tetap berharap dapat mencapai target yang sudah ditetapkan," ujar Lambok.

(roi/dnl)