JK: BBM Subsidi Hilangkan 10 Hari, Kita Tak Ketemu Banjir Lagi Tahun Depan

JK: BBM Subsidi Hilangkan 10 Hari, Kita Tak Ketemu Banjir Lagi Tahun Depan

- detikFinance
Senin, 27 Jan 2014 11:14 WIB
Jakarta - Pengusaha yang sekaligus mantan Wakil Presiden Indonesia RI Jusuf Kalla (JK) menilai sederhana soal bencana banjir yang terus melanda DKI Jakarta setiap tahun. Butuh keberanian untuk menyelesaikan persoalan ini.

Bagaimana caranya?

Menurut JK, untuk menyelesaikan masalah banjir di ibu kota, cukup hapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional selama 10 hari. Maka banjir tidak akan dirasakan lagi pada tahun-tahun selanjutnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Coba hilangkan subsidi 10 hari di nasional. Itu semua masalah di Jakarta selesai semua. Banjir itu kita tidak ketemu lagi tahun depan," ungkap JK dalam seminar perkembangan ekonomi 2014 yang diadakan Standart Chartered di Hotel JW Marriot, Mega Kuningan, Jakarta, Senin (27/1/2014).

Ia mejelaskan, anggaran yang dibutuhkan selama 1 hari untuk subsidi adalah Rp 1 triliun. Jika 10 hari maka akan tersedia anggaran Rp 10 triliun. Itu menurutnya anggaran yang besar untuk pembenahan infrastruktur.

"Jadi 10 hari itu sama dengan Rp 10 triliun. Karena 1 hari itu sama dengan Rp 1 triliun. Makanya itu bisa benahi semua mulai dari infrastruktur kemudian banjir itu bisa selesai," jelasnya.

Pada dasarnya, JK menuturkan, persoalan subsidi masih menjadi masalah di dalam negeri. Sebesar 20% dari anggaran di APBN menjadi tersita untuk hal yang tidak produktif. Sementara anggaran untuk infrastruktur yang menopang pembangunan sangat sedikit.

Namun, pemerintahan cenderung sulit untuk mengeluarkan kebijakan pennanganan subsidi. Apalagi jelang 2014, di mana kebijakan terkait BBM sangat tidak populis.

"Tidak mudah negeri ini berjalan kalau anggaran subsidinya terlalu besar," kata JK.

Harusnya, sebahagian dari anggaran harus bisa disisihkan agar dapat menopang pembangunan. Dibandingkan untuk BBM subsidi yang sebesar Rp 250 triliun, menurutnya sudah tidak wajar.

"Harusnya kan untuk infrastruktur dari pada subsidi yang tidak terlalu wajar," terangnya.

(mkl/dnl)

Hide Ads