Saran ke Presiden Baru: Jangan Subsidi BBM-nya, Tapi Orangnya

- detikFinance
Rabu, 09 Jul 2014 15:31 WIB
Jakarta -

Presiden baru diminta melakukan reformasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Karena anggaran ratusan triliun rupiah yang dibelanjakan saat ini sudah salah sasaran. Subsidi BBM hanya dinikmati kelompok menengah ke atas.

"Subsidi BBM menurut saya itu salah sasaran, karena yang menikmati adalah kelompok menengah ke atas," ungkap Menteri Keuangan Chatib Basri di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Pegangsaan, Menteng, Jakarta (9/7/2014)

Menurutnya, presiden baru nanti harus dapat mengubah subsidi barang ke subsidi orang. Artinya tidak lagi pada komponen BBM, namun lebih langsung kepada orang yang membutuhkan.

"Kalau mau tepat sasaran harus diubah subsidinya, dari subsidi barang menjadi subsidi orang, itu akan relatif tepat sasaran. Siapaun nanti yang jadi presiden lakukan itu saya bilang fiskalnya lebih enak," jelasnya.

Besarnya anggaran subsidi BBM, menurut Chatib sulit mendorong ekonomi dapat tumbuh tinggi. Terutama untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Tanpa infrastruktur, aktivitas ekonomi akan terhambat.

"Sekarang kalau infrastruktur uangnya kan terbelenggu di BBM. Jadi siapapun yang jadi presiden itu harus bisa subsidi BBM dikurangi. Sampai nanti punya ruang fiskal," ujar Chatib.

Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang belum jelas ketepatan sasaran dan sistem informasi distribusinya. Subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah kepada Pertamina adalah dalam bentuk aliran uang (cash) sehingga belum tentu menjangkau kelompok masyarakat yang pantas menikmatinya.

Namun, ujar Chatib, bila subsidi BBM ingin tetap dipertahankan, dirinya menyarankan subsidi BBM harus dibuat tetap per liter.

"Kalau saya boleh berpandangan, yang paling baik itu subsidi tetap. Saya nggak tahu subsidinnya dipatok berapa Rp 1.000 atau Rp 500 per liter," jelas Chatib.

Subsidi tetap ini membuat beban menjadi kecil. Terutama bila dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah dan lonjakan harga minyak dunia.

Misalnya, pada awal tahun subsidi BBM dipatok Rp 1.000 per liter. Dengan konsumsi 50 kiloliter (KL), maka sampai akhir tahun anggaran subsidi BBM adalah Rp 50 triliun.

"Jadi nilai tukar berapa pun harga minyak itu subsidi di APBN tetap sehingga orang lihat risiko fiskal tidak ada lagi," sebutnya.

Sementara itu bila dengan kenaikan harga, tetap masih menimbulkan risiko fiskal. Meskipun kenaikan harga tersebut sudah mendekati harga keekonomian.

"Kalau nilai tukarnya berubah atau harga minyak naik, itu mesti disesuaikan lagi. Kalau subsidi tetap, berapapun harga minyak dunia berapapun nilai tukar, subsidi bbm tetap Rp 1.000/liter," kata Chatib.

(mkl/dnl)