.webp)
Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) memang sudah tidak layak lagi diberikan pemerintah. Pasalnya orang miskin atau berpenghasilan rendah yang awalnya dianggap sebagai target penerima, tidak menikmati subsidi tersebut.
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (ABKASI) Isran Noor meminta subsidi BBM segera dihapuskan. Karena selama ini hanya orang kelas menengah ke atas yang menerima subsidi.
"Keinginan kami tak perlu lagi BBM subsidi. Karena kalau dianggap untuk orang miskin. Orang miskin itu nggak punya apa-apa," ujar Isran usai rapar koordinasi di kantor perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Manado, Senin (11/8/2014)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami usulkan subsidi tidak lagi diberikan. Ada hampir Rp 300 triliun BBM disubsidi," sebut Bupati Kutai Timur tersebut.
Harusnya anggaran tersebut dioptimalkan untuk program kerja yang lebih produktif. Seperti pembangunan infrastruktur.
Di samping itu, anggaran tersebut bisa dilimpahkan untuk pembangunan sektor pendidikan, kesehatan dan pengentasan pengangguran dan kemiskinan.
Di tempat yang sama, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, subsidi itu harusnya utuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Sementara saat ini, BBM subsidi bisa dinikmati masyarakat menengah ke atas.
"Subsidi itu harus clear, supaya masyarakat yang berpenghasilan ketat dan terbatas itu bisa membeli bahan bakar yang dibutuhkan," ujar Bambang.
Kondisi yang terjadi sekarang, menurut Bambang, subsidi triliunan rupiah dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Sehingga tujuan dari UU tidak terlaksana dengan tepat.
"Subsidi tidak sampai ke orang yang seharusnya menerima," tegasnya.
Dengan mensubsidi harga, anggaran negara juga selalu menerima beban. Terutama bila ada pengaruh dari nilai tukar rupiah dan gejolak minyak dunia.
"Begitu gejolak kurs dan minyak dunia, beban menjadi berat," kata Bambang.
Ini yang kemudian, kata Bambang harus direformasi lebih lanjut. Anggaran subsidi harus dikurangi dan menerapkan mekanisme subsidi tetap untuk menjaga gejolak dari eksternal. Sementara masyarakat berpenghasilan rendah diarahkan untuk menerima subsidi langsung.
"Lebih bagus diarahkan subsidi ke arah yang membutuhkan," tukasnya.
(mkl/dnl)
