Ini Solusi Pertamina Agar Tak Ada Lagi Masalah Harga Panas Bumi

Bandung - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina pernah berselisih soal harga uap panas bumi yang dipasok PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) ke Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Kamojang unit 1, 2, dan 3. Pembangkit listrik ini  dikelola PLN melalui anak usahanya, PT Indonesia Power.

Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto, mengatakan tak ingin masalah seperti terulang itu lagi. Apalagi, perusahaan migas pelat merah ini berencana membangun 30 PLTP baru dalam 5 tahun ke depan.

"Masing-masing perusahaan perjuangkan kepentingan targetnya. Tugas pemerintah menjembatani. Jadi, masa lalu kita harus ada penengahnya. Ke depan, harus jadi proyek integrasi bersama," kata Dwi ditemui di Hotel Padma, Bandung, Sabtu (5/3/2016).

Dwi menjelaskan, maksud proyek integrasi adalah setiap rencana pembangunan PLTP baru nantinya akan dilakukan secara patungan atau joint venture dengan PLN.

"Dengan joint venture jadi yang begitu-begitu (ribut) nggak terjadi lagi. Makanya nanti kalau sudah jalan pembangkit geothermalnya harus joint venture saja. Saya sudah koordinasikan dengan Kementerian BUMN soal joint venture ini," ujarnya.

Sebagai informasi, perselisihan itu akhirnya selesai setelah PLN dan Pertamina menyepakati harga uap panas bumi senilai US$ 6 sen per kWh. (hns/hns)