Rabu, 04 Mei 2016 08:34 WIB
'Vietnam dan Malaysia Akan Bangun PLTN, RI Jangan Ketinggalan'
Foto: reuters.com
Jakarta - Badan Teknologi Atom Nasional (BATAN) memperkirakan Indonesia memiliki potensi uranium sebesar 7.000 ton. Tetapi sampai sekarang potensi tersebut tak tersentuh, belum ada rencana untuk mengembangkannya.
Sementara, negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia sudah berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
Kementerian ESDM berpendapat, Indonesia tak boleh ketinggalan dari 2 negara tersebut. Bila Indonesia takut membangun PLTN karena risiko limbah radioaktifnya, dampak lingkungan juga bisa sampai ke Indonesia bila ada PLTN di negara tetangga.
Dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) memang Indonesia memposisikan nuklir sebagai pilihan terakhir bila sumber-sumber energi lain tak bisa dikembangkan. Tapi kesepakatan itu bisa diubah, disesuaikan dengan kondisi termutakhir.
"Kesepakatan kan bisa berubah sejalan dengan perkembangan zaman. Kemarin kita nggak tahu kalau Vietnam dan Malaysia ternyata mau bangun. Kalau concern kita masalah keamanan, nyatanya di halaman sebelah kita membangun," kata Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana, kepada detikFinance di Jakarta, Selasa (3/5/2016).
Dia menambahkan, Indonesia punya lebih banyak ahli nuklir dibanding Malaysia dan Vietnam. Bila mulai mengembangkan nuklir dari sekarang, Indonesia tak akan tertinggal dari kedua negara tersebut. "Sepertinya kita malah punya lebih banyak ahli daripada mereka. Kenapa kita tidak mencoba juga?" ucapnya.
Rida yakin ahli-ahli nuklir dari Indonesia bisa menguasai teknologi yang aman dan murah untuk PLTN. "Jangan underestimate terhadap kemampuan kita sendiri, pede sedikit dong. Orang Indonesia itu mampu, kita capable kok. Masak kita menunggu negara-negara yang merdekanya belakangan baru kita masuk?" tandasnya.
Tetapi, pengembangan uranium di Indonesia masih terkendala oleh political will, banyak pihak-pihak di pemerintah yang masih tak setuju. Perlu kesepakatan bersama terlebih dahulu agar pengembangan nuklir bisa berjalan.
"Ini kan masih jadi perdebatan, untuk membantu pimpinan tertinggi negeri ini bagusnya para pembantunya kompak dulu. Kita harus duduk dulu bicara dengan landasan ilmiah, harus dibuat konsensus bersama dulu. Pada saat semua bersepakat, Presiden lebih mudah mengambil keputusan apakah ini akan go atau tidak," tutupnya. (wdl/wdl)
Sementara, negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia sudah berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
Kementerian ESDM berpendapat, Indonesia tak boleh ketinggalan dari 2 negara tersebut. Bila Indonesia takut membangun PLTN karena risiko limbah radioaktifnya, dampak lingkungan juga bisa sampai ke Indonesia bila ada PLTN di negara tetangga.
"Kesepakatan kan bisa berubah sejalan dengan perkembangan zaman. Kemarin kita nggak tahu kalau Vietnam dan Malaysia ternyata mau bangun. Kalau concern kita masalah keamanan, nyatanya di halaman sebelah kita membangun," kata Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana, kepada detikFinance di Jakarta, Selasa (3/5/2016).
Dia menambahkan, Indonesia punya lebih banyak ahli nuklir dibanding Malaysia dan Vietnam. Bila mulai mengembangkan nuklir dari sekarang, Indonesia tak akan tertinggal dari kedua negara tersebut. "Sepertinya kita malah punya lebih banyak ahli daripada mereka. Kenapa kita tidak mencoba juga?" ucapnya.
Rida yakin ahli-ahli nuklir dari Indonesia bisa menguasai teknologi yang aman dan murah untuk PLTN. "Jangan underestimate terhadap kemampuan kita sendiri, pede sedikit dong. Orang Indonesia itu mampu, kita capable kok. Masak kita menunggu negara-negara yang merdekanya belakangan baru kita masuk?" tandasnya.
Tetapi, pengembangan uranium di Indonesia masih terkendala oleh political will, banyak pihak-pihak di pemerintah yang masih tak setuju. Perlu kesepakatan bersama terlebih dahulu agar pengembangan nuklir bisa berjalan.
"Ini kan masih jadi perdebatan, untuk membantu pimpinan tertinggi negeri ini bagusnya para pembantunya kompak dulu. Kita harus duduk dulu bicara dengan landasan ilmiah, harus dibuat konsensus bersama dulu. Pada saat semua bersepakat, Presiden lebih mudah mengambil keputusan apakah ini akan go atau tidak," tutupnya. (wdl/wdl)
