Arahan dari Jokowi ini terkait dengan klaim China bahwa perairan Natuna termasuk 'wilayah penangkapan tradisional nelayan China'. Ketika ada kapal nelayan China yang ditangkap TNI Angkatan Laut karena mencuri ikan di perairan Natuna, pemerintah China membela nelayannya dengan argumen tersebut.
Untuk menegaskan kedaulatan Indonesia di wilayah Natuna, maka pembangunan kawasan tersebut harus dipercepat, harus diperlihatkan bahwa negara benar-benar hadir di Natuna. Maka Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berniat membangun cold storage (pendingin) untuk sektor perikanan di sana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktur Bisnis Regional Sumatera PLN, Amir Rosidin, berjanji akan segera mengecek dan melakukan penghitungan jumlah pasokan listrik yang mesti disiapkan PLN di Natuna.
"Kita akan lihat langsung ke sana, butuhnya di sana berapa, kapan butuhnya, biar match," kata Amir kepada detikFinance di Jakarta, Rabu (29/6/2016).
Untuk jangka pendek, Amir mengungkapkan bahwa PLN akan mengirimkan genset ke Natuna. "Program interim, ada rencana penambahan genset, jumlahnya tidak banyak, kira-kira 1 MW," ujar Amir.
Sebagai informasi, Susi menyatakan bahwa 2 BUMN perikanan, yaitu Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dan PT Perikanan Nusantara (Perinus) sudah siap untuk membangun cold storage di Natuna.
Beberapa pihak swasta juga berminat mengembangkan industri perikanan di Natuna. Tetapi kendalanya adalah pasokan listrik, cold storage butuh suplai listrik yang andal dan memadai.
"Perindo mau masuk, Perinus mau masuk. Pengusaha yang punya kapal sudah pada senang mau ke sana. Tapi investor nunggu ada listrik," Susi mengungkapkan.
Masalahnya, sampai saat ini Natuna belum terlistriki. Susi berharap kementerian terkait dapat membantu menyelesaikan masalah pasokan listrik di Natuna.
"Belum ada listrik, persoalan besar kita adalah power plant. Not enough power, harus dipikirkan," tandasnya. (ang/ang)