.webp)
Pertamina harus hadir di seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, untuk menjamin pasokan BBM dengan harga yang terjangkau.
Kementerian ESDM menjamin Program BBM Satu Harga tak akan membuat Pertamina sampai rugi. Pemerintah akan membuat perhitungan matang, sebelum memberikan penugasan pada Pertamina membangun SPBU atau APMS di suatu daerah terpencil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Biaya distribusi BBM ke daerah-daerah terpencil memang mahal. Untuk pengiriman BBM ke Wamena misalnya, biayanya sampai Rp 29.000/liter, karena BBM harus diangkut dengan pesawat.
Supaya Pertamina tak rugi, dibuat sistem subsidi silang. Kerugian dari penyaluran BBM ke wilayah pedalaman akan ditutup oleh keuntungan dari penyaluran BBM ke kota-kota besar. Secara total, Pertamina harus tetap untung supaya keuangannya sehat dan dapat terus menjalankan penugasan-penugasan dari pemerintah.
"Jadi nantinya dihitung secara nasional, di sini (daerah terpencil) negatif ditutup positif dari kota besar, jadi secara total harus positif, harus untung. Karena itu kita hitung secara corporate harus untung," tegas Wirat.
Sebagai informasi, menurut perhitungan Pertamina, biaya transportasi BBM ke pelosok Papua dan Papua Barat mencapai Rp 800 miliar per tahun. Pertamina tidak mendapat subsidi sama sekali dari pemerintah untuk mendistribusikan BBM ke Bumi Cendrawasih, semuanya ditanggung Pertamina sendiri.
Sesuai perintah Jokowi, kalau harga premium dan solar di Jawa Rp 6.450/liter dan Rp 5.150/liter, warga Papua juga harus bisa membeli dengan harga yang sama. Saat ini harga BBM di daerah pegunungan Papua sangat mahal, Rp 60.000-100.000/liter. Jokowi ingin harga BBM di seluruh Indonesia sama agar berkeadilan dan tidak menimbulkan ketimpangan. (wdl/wdl)
