Ada 34 Proyek Pembangkit Mangkrak, PLN: Bukan Bagian dari 35.000 MW

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Minggu, 13 Nov 2016 14:01 WIB
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Sebanyak 34 proyek pembangkit listrik diketahui mangkrak sejak 8 tahun terakhir. Meski berkapasitas kecil, nilai investasi dari ke-34 proyek tersebut terbilang besar, mencapai triliunan rupiah.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir menegaskan, proyek ini merupakan bagian dari fast track program (FTP) tahap I pada tahun 2009, sehingga berbeda dengan proyek 35.000 MW.

"Itu enam, tujuh, delapan tahun yang lalu," jelas Sofyan saat ditemui usai acara family gathering PLN di bilangan Senayan, Jakarta, Minggu (13/11/2016).

Senada dengan Sofyan, Menteri BUMN Rini Soemarno juga menekankan, bahwa 34 proyek tersebut bukanlah bagian dari proyek 35.000 MW. Namun demikian, menurut dia proyek 35.000 MW saat ini masih terus dijalankan, dengan target tambahan listrik bisa dicapai sebanyak 26.000 MW pada 2019 mendatang.

"Saya ingin menekankan, yang selalu diramaikan urusan 34 proyek mangkrak. Itu proyek yang dulu lho ya, bukan 35.000 MW. Kalau proyek 35.000 MW, jalan terus seperti yang diharapkan. Dengan target 2019 tambahan listrik 26.000 MW. Yang 19.000 MW, sisanya 7.000 nya bisa disiapkan dari yang mangkrak-mangkrak," ujarnya saat ditemui dalam kesempatan yang sama.

PLN sendiri memutuskan akan melanjutkan 17 dari 34 proyek mangkrak tersebut, setelah mengevaluasinya. Jumlah kapasitas dari 17 proyek mangkrak tersebut sekitar 300-400 MW dengan jumlah investasi sekitar Rp 6 triliun.

"Nilai investasi 17 proyek mangkrak yang mau diambil, sekitar 300-400 MW, kira-kira Rp 6 triliunan," kata Sofyan menambahkan.

Seperti diketahui, ada 34 proyek pembangkit listrik diketahui mangkrak dalam kurun waktu 8 tahun terakhir. Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah Kan segera mengevaluasi proyek tersebut dan bila tidak ada peluang untuk dilanjutkan maka pemerintah akan menempuh jalur hukum bila diperlukan.

"Kalau saya lihat satu dua nggak bisa diteruskan karena sudah hancur, sudah karatan tinggal kepastian. Kalau ini memang tidak bisa diteruskan ya sudah, nanti saya bawa ke KPK," tegas Jokowi di depan para menteri saat rapat kabinet terbatas belum lama ini. (dna/dna)