Temui Luhut, Karyawan Freeport Minta RI Hormati Kontrak Karya

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Kamis, 09 Mar 2017 16:07 WIB
Foto: Fadhly F Rachman
Jakarta - Sejumlah Karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) datang ke kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Di sana, belasan karyawan asal Papua itu sempat berbicara dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan.

Usai berbincang, salah seorang juru bicara bernama Bertha Juliana Ibo mengatakan, pertemuannya dengan Luhut untuk menyampaikan beberapa aspirasi terkait konflik antara Pemerintah dengan Freeport.

"Polemik berkepanjangan ini, itu korbannya kami, karyawan tak ada kepastian jamin keberlangsungan hidup kami. Pemerintah tak pikirkan solusi, dipikirkanlah, apakah pakai APBN untuk anak-anak kami, untuk kami," ungkap perempuan yang mengaku tergabung dalam Gerakan Solidaritas Peduli Freeport, Jakarta, Kamis (8/3/2017).

Juru bicara lainnya, Virgo Solossa, mengatakan pemerintah seharusnya pemerintah tak mengubah status Kontrak Karya (KK) Freeport menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan meminta Freeport untuk tidak melakukan divestasi saham sebesar 51%. Sebab, kata dia, pemerintah dinilai tak akan mampu mengelola pertambangan tersebut.

"Kami ingin pemerintah menghormati Kontrak Karya Freeport. Tidak ada BUMN yang bisa mampu untuk mengelola tambang ini dan memiliki kemampuan mensejahterakan karyawan serta menjangkau masyarakat Papua di pegunungan," ungkap Virgo.

Karena aturan ini, Virgo mengatakan, sebanyak 200-an para karyawan Freeport 'dirumahkan' dan sebanyak 1.500 pekerja kontraktror mengalami PHK, karena Freeport tak bisa beroperasi.

Oleh sebab itu, Virgo meminta, supaya pemerintah tak perlu mengubah KK Freeport menjadi IUPK. Ia menilai, sebaiknya pemerintah harus mempersiapkan diri terlebih dahulu, dan meningkatkan kemampuan untuk mengelola tambang Freeport.

"(Pemerintah) tidak harus ngotot dari sekarang. Alangkah bijaknya kalau pemerintah mulai dari sekarang siapkan modal dari sisi keuangan mau pun dari sisi SDM-nya untuk mengelola itu. Sekarang paksa 51% untuk kami, mana duitnya? 10% saja yang kemarin Freeport kasih saja (pemerintah) enggak mampu beli," kata dia. (wdl/wdl)