energi
energi
energi
energi
energi
energi
energi
energi
energi
energi
energi
energi
energi
Ini Jurus Jonan Atasi Biaya Distribusi Gas Mahal
Follow detikFinance
Kamis 30 Mar 2017, 23:00 WIB

Ini Jurus Jonan Atasi Biaya Distribusi Gas Mahal

Michael Agustinus - detikFinance
Ini Jurus Jonan Atasi Biaya Distribusi Gas Mahal Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI hari ini, Menteri ESDM Ignasius Jonan menyoroti mahalnya biaya distribusi gas di sejumlah tempat, contohnya di Tanjung Benoa. Biaya pengapalan LNG dari Bontang dan biaya regasifikasi di Terminal Penerimaan dan Regasifikasi LNG Tanjung Benoa mencapai sekitar US$ 4/MMBtu.

Akibat mahalnya biaya distribusi ini, pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Pesanggaran tak bisa beroperasi dengan efisien. Biaya produksi listrik jadi mahal, tarif untuk masyarakat jadi susah diturunkan.

Mahalnya biaya distribusi gas untuk pembangkit listrik terjadi di sejumlah tempat, tak hanya di Tanjung Benoa saja. Biaya regasifikasi, transmisi, dan distribusi gas untuk PLTG Belawan di Sumatera Utara (Sumut) juga lebih dari US$ 4/MMBtu.

Karena itu, Jonan menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM baru yang membatasi margin keuntungan dari regasifikasi, penyaluran, dan penjualan gas.

Baca juga: Jonan Soroti Biaya Distribusi Gas di Tanjung Benoa

Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, mengungkapkan bahwa dalam aturan baru nantinya Internal Rate Return (IRR) alias tingkat pengembalian modal untuk pipa transmisi dan pipa distribusi dibatasi tak boleh lebih dari 11% per tahun. Biaya regasifikasi jadi tak bisa ditetapkan sesuka hati dengan pembatasan IRR ini.

Kemudian keuntungan dari penjualan gas tak boleh lebih dari 7%. Misalnya harga gas di hulu US$ 5/MMBtu, di konsumen akhir tak boleh lebih dari US$ 5,35/MMBtu.

"Sudah diatur untuk IRR-nya (pipa gas) maksimal 11%. Terus margin trading-nya maksimal 7%. Sekarang kan enggak ada aturan, jadi margin trading ada yang ambil banyak, ada yang sedikit. Nah, itu kita batasi," kata Wirat saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Tarif distribusi gas bumi saat ini memang tak diatur. Pelaku usaha bebas menetapkannya secara business to business (B to B) dengan pembeli. Jadi penetapan tarif yang setinggi mungkin tak melanggar aturan.

"IRR kita batasi, tujuannya misalkan sekarang kan ada yang punya pipa cuma 700 meter tapi ambil fee-nya hampir US$ 1/MSCF. Padahal kalau dihitung dengan IRR 11% mungkin dia nol koma sekian dolar. Jadi merata, nanti siapa pun yang punya infrastruktur jadi adil," terang Wirat.

"Kondisi sekarang kan kaya tadi dijelaskan Pak Menteri, itu ada pipa cuma 700 meter biayanya (tol fee) hampir US$ 1/MMBtu, sementara yang 200 km saja cuma US$ 0,5/MMBtu. Ini yang harus kita adilkan," Wirat menambahkan.

Baca juga: Jonan: Pembangkit Listrik Batu bara Tak Cocok di Papua, Pakai Gas Saja

Dalam aturan yang disiapkan ini, penjualan gas berlapis lewat trader alias calo juga diberantas. Pencarian rente oleh para calo dicegah dengan cara membatasi margin harga dari hulu sampai pembeli akhir hanya 7%.

Boleh saja calo-calo ini tetap beroperasi, tapi keuntungan 7% itu harus mereka bagi-bagi. Pokoknya sampai di pembeli akhir selisih harga dengan di hulu hanya 7%.

Jadi misalnya di hulu US$ 5/MMBtu, di pembeli akhir tak boleh lebih dari US$ 5,35/MMBtu, para trader silakan berbagi keuntungan US$ 0,35/MMBtu itu. Kalau ada 5 trader, berarti 1 trader hanya dapat US$ 0,07/MMBtu, tak bisa merajalela seperti sekarang.

"Feen-ya diatur sekitar 7% maksimum dari trading. Sekarang kan trading bisa berlapis-lapis, nah nanti total dari hulu ke end user itu 7%, kalau ada 10 lapis (trader) misalnya nanti dibagi saja," tutup Wirat. (mca/hns)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed