Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 07 Jun 2017 17:11 WIB

Dijejali Banyak Tugas, Pertamina Tak Mampu Kebut Proyek Kilang

Michael Agustinus - detikFinance
Foto: Hasan Al Habshy
Jakarta - PT Pertamina (Persero) akhirnya memundurkan target penyelesaian proyek-proyek kilang minyak. Awalnya semua proyek kilang direncanakan selesai semua pada 2023. Tetapi sekarang tiap proyek mundur 1-2 tahun.

Keputusan ini diambil dengan pertimbangan kemampuan finansial. Saat ini Pertamina tengah menjalankan 4 proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) alias modifikasi kilang Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Dumai. Selain itu ada 2 proyek Grass Root Refinery (GRR) atau pembangunan kilang baru di Tuban dan Bontang.


Tiap proyek RDMP membutuhkan biaya investasi kurang lebih sebesar US$ 5 miliar atau Rp 65 triliun, sedangkan 1 proyek GRR nilainya sekitar US$ 12,5 miliar alias Rp 162,5 triliun. Artinya semua proyek itu memakan biaya US$ 45 miliar atau Rp 585 triliun.

Kemampuan keuangan Pertamina ternyata tak cukup kuat untuk menggenjot proyek-proyek kilang selesai di 2023, meski sudah bermitra dengan Rosneft di GRR Tuban dan Saudi Aramco di RDMP Cilacap. Itulah sebabnya proyek diulur, supaya beban keuangan Pertamina tak terlalu berat.

Selain proyek-proyek kilang, pemerintah juga memberi banyak penugasan lain pada Pertamina, mulai dari sektor hulu hingga hilir migas. Di hulu misalnya, Pertamina diserahi tanggung jawab mengelola Blok Mahakam yang butuh investasi sekitar US$ 2 miliar alias Rp 26 triliun per tahun.

Baru-baru ini, 8 blok terminasi yang habis kontraknya pada 2018 juga diserahkan ke Pertamina. Untuk bisnis di hulu saja, Pertamina sudah habis triliunan rupiah.

Lalu ada penugasan BBM Satu Harga yang sejauh ini sudah dijalankan di 12 daerah. Program BBM Satu Harga ini menggerogoti laba Pertamina hingga Rp 5 triliun per tahun. Belum lagi Pertamina juga harus membangun infrastruktur migas, menyalurkan Elpiji 3 kg, BBM subsidi, dan sebagainya. Begitu banyak tugas yang harus dibebankan pada Pertamina.

"Banyak sekali segmen bisnis yang harus ditangani Pertamina," kata Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, kepada detikFinance, Rabu (7/6/2017).


Agar keuangan Pertamina tak terganggu dan semua proyek kilang dapat berjalan lancar, Komaidi mengusulkan agar porsi kepemilikan swasta di diperbesar, sedangkan porsi Pertamina dikurangi.

Tetapi, pemerintah atau Pertamina tetap harus punya kontrol yang kuat terhadap kilang sekalipun kepemilikan swasta lebih dominan. Sebab, kilang adalah objek vital yang strategis.

"Dalam regulasi yang ada saat ini, ada beberapa skema pembiayaan kilang. Penugasan pemerintah kepada BUMN hanya salah satunya. Yang terpenting adalah kontrol pemerintah atau Pertamina dalam operasional tetap ada. Bagaimanapun kilang merupakan cabang produksi strategis yang harus dikontrol negara," pungkasnya.

(mca/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com