Jumat, 25 Agu 2017 14:26 WIB
Rapat Soal Mobil Listrik Bareng Jonan, Pengusaha Minta Insentif
Foto: Ardan Adhi Chandra
Jakarta - Menteri ESDM, Ignasius Jonan, mengumpulkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) hingga para pengusaha otomotif, di Bali pada 24 Agustus 2017 lalu untuk membahas pengembangan mobil listrik.
Dalam rapat tersebut, Jonan mematangkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat pengembangan mobil listrik.
"Yang dibahas rancangan Perpres mengenai percepatan pengembangan mobil listrik. Yang hadir ada dari BPPT, Kemenhub, Kemenperin, Kemendag, Kemeristekdikti, produsen mobil, perguruan tinggi," kata Sekjen Kementerian ESDM, Teguh Pamudji, saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (25/8/2017).
Dalam Perpres akan diatur insentif-insentif untuk mobil listrik, uji kelaikannya, registrasi kendaraan, penyediaan Stasiusn Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan sebagainya.
"Isi aturannya, bagaimana mempercepat pengembangan mobil listrik, bagaimana ketentuan teknisnya terkait uji kelaikan, registrasi kendaraan, infrastruktur pengisiannya atau SPLU," ujar Teguh.
Dalam pertemuan ini, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan dukungan untuk percepatan kendaraan listrik untuk sektor transportasi.
"Gaikindo siap untuk melaksanakan isi dari Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah yang akan dikeluarkan untuk percepatan kendaraan listrik untuk transportasi. Kan Gaikindo sudah punya macam-macam produk mobil listrik tinggal masalahnya kapan mau dibawa ke sini dengan harga yang terjangkau. Dan kalau mau di produksi di Indonesia jumlah itu diperhitungkan dan dari kami sendiri itu inginnya diproduksi sendiri bukan impor CBU-nya," ujar Sekjen Gaikindo, Kukuh Kumara.
Dalam pengembangan mobil listrik ini, lanjut Kukuh, Indonesia bersaing dengan Thailand yang juga saat ini sedang melakukan hal yang sama.
"Namun di Indonesia volumenya lebih menjanjikan dan kita tentunya harus mendukung keinginan Bapak Presiden Republik Indonesia yang ingin menjadikan Indonesia bukan hanya sebagai negara berbasis industri namun juga berbasis teknologi," ucap Kukuh.
Kukuh menambahkan, harga mobil listrik saat ini masih lebih mahal dibandingkan dengan harga mobil berbahan bakar minyak yakni sekitar 20-30%. Hal ini menurut Kukuh yang harus dicari solusinya agar harganya dapat terjangkau oleh konsumen Indonesia.
"Diperlukan insentif yang lebih panjang. Industri otomotif itu bukan industri dadakan tetapi industri yang memerlukan komitmen jangka panjang. Kalau kita ngomong lima tahun itu baru satu model, jadi memerlukan komitmen jangka panjang yang mungkin memerlukan tax holiday selama 10 hingga 15 tahun untuk investasi di Indonesia menjadi lebih menarik untuk investor," pungkas Kukuh. (mca/wdl)
Dalam rapat tersebut, Jonan mematangkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat pengembangan mobil listrik.
"Yang dibahas rancangan Perpres mengenai percepatan pengembangan mobil listrik. Yang hadir ada dari BPPT, Kemenhub, Kemenperin, Kemendag, Kemeristekdikti, produsen mobil, perguruan tinggi," kata Sekjen Kementerian ESDM, Teguh Pamudji, saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (25/8/2017).
"Isi aturannya, bagaimana mempercepat pengembangan mobil listrik, bagaimana ketentuan teknisnya terkait uji kelaikan, registrasi kendaraan, infrastruktur pengisiannya atau SPLU," ujar Teguh.
Dalam pertemuan ini, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan dukungan untuk percepatan kendaraan listrik untuk sektor transportasi.
"Gaikindo siap untuk melaksanakan isi dari Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah yang akan dikeluarkan untuk percepatan kendaraan listrik untuk transportasi. Kan Gaikindo sudah punya macam-macam produk mobil listrik tinggal masalahnya kapan mau dibawa ke sini dengan harga yang terjangkau. Dan kalau mau di produksi di Indonesia jumlah itu diperhitungkan dan dari kami sendiri itu inginnya diproduksi sendiri bukan impor CBU-nya," ujar Sekjen Gaikindo, Kukuh Kumara.
Dalam pengembangan mobil listrik ini, lanjut Kukuh, Indonesia bersaing dengan Thailand yang juga saat ini sedang melakukan hal yang sama.
"Namun di Indonesia volumenya lebih menjanjikan dan kita tentunya harus mendukung keinginan Bapak Presiden Republik Indonesia yang ingin menjadikan Indonesia bukan hanya sebagai negara berbasis industri namun juga berbasis teknologi," ucap Kukuh.
Kukuh menambahkan, harga mobil listrik saat ini masih lebih mahal dibandingkan dengan harga mobil berbahan bakar minyak yakni sekitar 20-30%. Hal ini menurut Kukuh yang harus dicari solusinya agar harganya dapat terjangkau oleh konsumen Indonesia.
"Diperlukan insentif yang lebih panjang. Industri otomotif itu bukan industri dadakan tetapi industri yang memerlukan komitmen jangka panjang. Kalau kita ngomong lima tahun itu baru satu model, jadi memerlukan komitmen jangka panjang yang mungkin memerlukan tax holiday selama 10 hingga 15 tahun untuk investasi di Indonesia menjadi lebih menarik untuk investor," pungkas Kukuh. (mca/wdl)
