Menurut Lukas, ia akan berbicara dengan masyarakat adat serta pemda yang wilayahnya menjadi lokasi kegiatan PTFI.
"Kalau 10% dikasih nanti kita beli. Tentu saya harus bicara dengan bupati sekitar dan masyarakat adat sekitar, dan bagian pemprov itu kan untuk seluruh masyarakat papua, tapi ada juga sebagian didapat," kata Lukas di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/10/2017).
Lukas mengaku sampai saat ini masih terus mencermati dinamika yang berkembang dalam proses perundingan antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia. Menteri ESDM, Ignasius Jonan, sudah bertemu kembali dengan CEO Freeport McMoRan Inc, Richard Adkerson, pekan lalu.
Pada pertemuan tersebut, pihak Freeport menyepakati dan berkomitmen pada kerangka dasar (framework) mengenai kesepakatan yang telah diumumkan pada 29 Agustus 2017, yaitu divestasi 51% saham ke Pemerintah Indonesia. Selain itu, Freeport akan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter), dan peningkatan penerimaan negara dari kegiatan pertambangan Freeport.
Lukas memastikan Pemprov Papua sepakat dan mendukung langkah dan kebijakan pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan operasi PT Freeport Indonesia di Tanah Papua.
"Pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat Papua mengapresiasi dan menyambut baik alokasi 10% saham PT Freeport Indonesia hasil divestasi untuk rakyat Papua. Hal mana belum pernah terjadi sebelumnya baik dalam KK (Kontrak Karya) pertama atau kedua," jelas dia.
"Hal ini mencerminkan konsistensi kepedulian pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla terhadap rakyat Papua," tutur Lukas. (hns/hns)
