Jumat, 12 Jan 2018 19:12 WIB
Ini Tahapan Pemerintah Rebut 51% Saham Freeport Indonesia
Foto: Fadhly Fauzi Rachman/detikFinance
Jakarta - Pemerintah telah menyelesaikan tahap demi tahap proses negosiasi pengambilalihan 51% saham PT Freeport Indonesia, setelah sepakat memberikan 10% saham untuk Pemerintah Daerah Papua.
Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, porsi 10% saham untuk pemerintah daerah Papua juga menjadi tahapan penting untuk lanjut ke tahap selanjutnya.
Terlaksananya pemberian 10% saham kepada Papua menjadi tanda bahwa Inalum segera membentuk perusahaan konsorsium bersama BUMD yang dibentuk oleh Pemrov Papua dan Pemkab Mimika.
"Ini salah satu tahapan penting, di mana isu mengenai kepemilikan daerah dan nasional bisa di-solved," kata Budi di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (12/1/2018).
Tahapan selanjutnya, kata Budi yaitu mengenai struktur transaksi, juga sudah diselesaikan negosiasinya oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
"Tahapan struktur transaksi yang alhamdulillah juga sudah bisa diselesaikan oleh bapak dan ibu menteri," ungkapnya.
Dengan segenap tahapan yang sudah diselesaikan, maka babak baru yang diperjuangkan mengenai hak dan tanggung jawab (right and responsibility). Di mana pada tahap ini biasanya menentukan siapa yang bakal menjabat sebagai apa.
Setelah itu, baru masuk pada tahapan perhitungan valuasi divestasi saham Freeport Indonesia.
"Jadi, tahapan pertama ini major milestone, sudah berhasil, mohon doa teman-teman agar bisa masuk ke tahapan berikutnya," papar dia.
Diketahui, pemerintah menargetkan pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 51% rampung pada Juni 2018. Saat ini, kepemilikan saham Indonesia di perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) baru sebesar 9,36%.
Proses pengambilalihan 51% saham Freeport Indonesia dilakukan pemerintah dengan mengakuisisi hak participating interest (PI) Rio Tinto yang sebesar 40% dalam pengolahan tambang Grasberg. Proses negosiasi dilakukan pemerintah dengan perusahaan tambang multinasional asal Asutralia.
Pengambilalihan 51% saham Freeport ini juga dilakukan dengan mekanisme korporasi tanpa secuil pun membebani APBN dan APBD. Koprorasi yang dimaksud adalah Holding BUMN Pertambangan yang dipimpin Inalum dan bekerjasama dengan BUMD bentukan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika yakni PT Papua Divestasi Mandiri.
(eds/eds)
Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, porsi 10% saham untuk pemerintah daerah Papua juga menjadi tahapan penting untuk lanjut ke tahap selanjutnya.
Terlaksananya pemberian 10% saham kepada Papua menjadi tanda bahwa Inalum segera membentuk perusahaan konsorsium bersama BUMD yang dibentuk oleh Pemrov Papua dan Pemkab Mimika.
"Ini salah satu tahapan penting, di mana isu mengenai kepemilikan daerah dan nasional bisa di-solved," kata Budi di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (12/1/2018).
Tahapan selanjutnya, kata Budi yaitu mengenai struktur transaksi, juga sudah diselesaikan negosiasinya oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
"Tahapan struktur transaksi yang alhamdulillah juga sudah bisa diselesaikan oleh bapak dan ibu menteri," ungkapnya.
Dengan segenap tahapan yang sudah diselesaikan, maka babak baru yang diperjuangkan mengenai hak dan tanggung jawab (right and responsibility). Di mana pada tahap ini biasanya menentukan siapa yang bakal menjabat sebagai apa.
Setelah itu, baru masuk pada tahapan perhitungan valuasi divestasi saham Freeport Indonesia.
"Jadi, tahapan pertama ini major milestone, sudah berhasil, mohon doa teman-teman agar bisa masuk ke tahapan berikutnya," papar dia.
Diketahui, pemerintah menargetkan pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 51% rampung pada Juni 2018. Saat ini, kepemilikan saham Indonesia di perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) baru sebesar 9,36%.
Proses pengambilalihan 51% saham Freeport Indonesia dilakukan pemerintah dengan mengakuisisi hak participating interest (PI) Rio Tinto yang sebesar 40% dalam pengolahan tambang Grasberg. Proses negosiasi dilakukan pemerintah dengan perusahaan tambang multinasional asal Asutralia.
Pengambilalihan 51% saham Freeport ini juga dilakukan dengan mekanisme korporasi tanpa secuil pun membebani APBN dan APBD. Koprorasi yang dimaksud adalah Holding BUMN Pertambangan yang dipimpin Inalum dan bekerjasama dengan BUMD bentukan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika yakni PT Papua Divestasi Mandiri.
Baca juga: Pemda Papua Dapat 10% Saham Freeport Gratis |
(eds/eds)
