"Semua ini bisa berjalan dengan dukungan dana 100% dari swasta pengekspor sawit," kata Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan dalam jumpa pers di Kantor Aprobi, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2018).
Pihaknya menambahkan, program BBN telah dimulai sejak 2006 jauh sebelum adanya pengumpulan dana oleh BPDP di 2015. Begitu juga dengan produsen biodiesel yang ada saat ini, sebagian besar sudah ada sebelum 2015, antara lain Eterindo di 2005, Wilmar Energy tahun 2007, Musim Mas di 2008, Permata Hijau di 2008, hingga Ciliandra di tahun 2009.
Paulus menambahkan, membandingkan antara iuran dari perusahaan pengekspor produk sawit dengan pembayaran atas selisih harga solar dan harga biodiesel ke produsen biodiesel adalah tidak relevan.
"Karena itu tidak tepat. Berusaha memojokkan perusahaan BBN biodiesel Indonesia dan berpotensi menggagalkan program BBN Indonesia," ujar Paulus.
Paulus mencontohkan salah satu perusahaan membayar iuran yang besar karena mengekspor sawit, akan tetapi perusahaan tersebut tidak memiliki pabrik biodiesel. Maka perusahaan tersebut tidak mendapatkan pembayaran selisih harga dari BPDP Kelapa Sawit.
Ketua Umum Aprobi MP Tumanggor menambahkan, bahwa harus dibedakan antara eksportir merangkap produsen, eksportir, dan produsen. Eksportir memiliki kewajiban membayarkan iuran ke BPDP Kelapa Sawit yang kemudian dananya digunakan salah satunya untuk menambal selisih antara harga solar dan harga biodiesel ke produsen.
"Eksportir bisa merangkap produsen, bisa eksportir saja, atau produsen saja," ujar Tumanggor. (ara/eds)
