Follow detikFinance
Rabu, 07 Mar 2018 19:42 WIB

DPR Cecar Freeport soal Pembangunan Smelter

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Foto: Lamhot Aritonang Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Sempat terjadi perdebatan antara anggota komisi VII DPR dengan pimpinan PT Freeport Indonesia. Peristiwa itu terjadi dalam rapat antara Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM dan perusahaan tambang seperti PT Freeport Indonesia dan PT Inalum.

Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian menanyakan mengenai perkembangan pembangunan fasilitas pemurnian mineral atau smelter Freeport. Ia menanyakan perkembangan smelter Freeport Indonesia yang tidak menunjukan perkembangan yang signifikan.

"April clear divestasi apa kondisi yang diminta soal smelter," tanya Ramson di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/3/2018).


Executive Vice President Freeport Indonesia, Tony Wenas menjelaskan bahwa pihaknya berencana membangun smelter di Gresik, Jawa Timur. Freeport Indonesia mengklaim pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur sudah mencapai 2,4%.

"Selama ini kami rencanakan dengan atau tanpa Amman bangun di Gresik," tutur Tony.


Anggota Komisi VII lainnya, Kurtubi, juga mempertanyakan perkembangan pembangunan smelter yang diklaim sudah mencapai 2,4%. Padahal ia menilai baru dilakukan pengurukan tanah saja.

"Kami ke Gresik lahannya nggak ada, urukan. Bisa tapi biaya akan besar sekali," kata Kurtubi.

Ia juga menilai pembangunan smelter Freeport Indonesia di Gresik, Jaw Timur terbilang kurang efektif dan efisien karena lokasinya yang jauh dari tambang.

"Dibandingkan misalnya lokasi nggak usah pakai reklamasi karena asli, kuat, kokoh pasti biaya pembangunan smelter jauh lebih murah, jauh," tutur Kurtubi.

Tony menambahkan bahwa saat divestasi selesai di bulan depan, pemerintah tidak mensyaratkan apapun terkait pembangunan smelter. Perkembangan pembangunan smelter diserahkan oleh Freeport Indonesia tanpa ada persyaratan minimal.


"Kalau dari pemerintah serahkan ke kami bagaimana. Kami merencanakan bangun di Gresik," tutur Tony.

Ramson pun heran dengan keputusan pemerintah yang kurang memberikan pengawasan terhadap pembangunan smelter Freeport Indonesia.

"Pemerintah serahkan ke Freeport, jadi bilang apa lagi kita," tegas Ramson. (ara/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed