Follow detikFinance
Kamis, 07 Jun 2018 00:01 WIB

Begini Cara Pemerintah Genjot Produksi Migas RI

Ardan Adhi Chandra, Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi/Foto: Rengga Sancaya Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi/Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Produksi migas di Indonesia berupaya untuk ditingkatkan. Beberapa cara dicari agar ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) bisa berkurang.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengungkapkan ada dua cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produksi migas Indonesia. Pertama, menggunakan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR).

Penggunaan teknologi ini bisa meningkatkan produksi hingga 50%, akan tetapi belum bisa menutup konsumsi BBM dalam negeri.

"Kalau naik sebesar itu masih belum bisa menutup konsumsi kita," kata Amien di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Kamis (7/6/2018) malam.


Cara kedua untuk meningkatkan produksi adalah melakukan eksplorasi migas. Eksplorasi untuk menemukan cadangan baru tentunya membutuhkan investasi yang tidak sedikit.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menetapkan peraturan baru untuk meningkatkan produksi migas dalam negeri. Hal ini tertuang dalam Permen Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang Berakhir Kontrak Kerja Samanya.

Permen ini mengatur bahwa kontraktor eksisting bisa mendapatkan perpanjangan kontrak di blok terminasi. Hal ini tentu dengan syarat proposal yang diajukan disetujui.

"Artinya proposal kerjanya 20 tahun ke depan bisa jaga produksi, syukur-syukur meningkatkan produksi," kata Amien.

Namun, jika proposal dari kontraktor eksisting ditolak, maka PT Pertamina (Persero) berkesempatan mengambil alih operasi blok tersebut. Meski berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina juga tak serta merta langsung bisa mengelola blok tersebut.

"Pertamina tawarkan proposal, kalau kurang memuaskan ditawarkan ke tiga, ditawarkan ke siapa saja yang proposalnya bagus," ujar Amien.

Amien melanjutkan, jika nama calon kontraktor sudah dikantongi, maka dilanjutkan dengan pembayaran signature bonus alias bonus tanda tangan. Skema penghitungan bonus tanda tangan ini juga dibuat agar tak lagi memberatkan kontraktor.

"Perhitungannya dari cadangan yang ada yang bisa diproduksikan. Ini profil tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai ke 20 seperti apa. Dimasukkan estimasi harga minyak dan gas kira-kira profil revenue seperti apa dibawa net present value. Dari net present value masih dikurangi unrecovered cost hal-hal yang tidak ditanggung," kata Amien.


Formula penghitungannya bonus tanda tangan yaitu sebesar 25% dari net present value (NPV) kontraktor, dikurangi biaya investasi yang belum dikembalikan dan dikurang NPV komitmen kerja pasti.

"Hasil akhir misalnya US$ 200 juta signature bonus jadi seperempatnya US$ 50 juta kan besar. Terus kami melihat lebih lanjut kalau signature bonus ini hanya jadi penerimaan negara sekali, bagaimana dikurangi misalnya US$ 10 juta saja," tutur Amien.

"Supaya jadi US$ 10 juta rumusannya net present value dikurangi unreceived cost dikurangi kan turunnya US$ 40 juta. Dikurangi US$ 40 juta dikali empat jadi US$ 160 juta merupakan komitmen eksplorasi," tambah Amien.

Uang tersebut tidak digunakan untuk melakukan eksplorasi migas selama lima tahun. Akan tetapi, jika tidak digunakan untuk melakukan eksplorasi, maka uang tersebut dikembalikan ke negara.

"Pilihannya setor ke kas negara atau habiskan untuk eksplorasi. Kalau eksplorasi bisa menjadi WK untuk dia," tutur Amien. (ara/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed