Follow detikFinance
Sabtu, 14 Jul 2018 16:15 WIB

Mantan Menkeu Kritik Keras Perjanjian Akuisisi 51% Saham Freeport

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Foto: Grandyos Zafna Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Proses akuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebanyak 51% dimulai di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Peristiwa ini ditandai dengan penandatanganan Head of Agreement (HoA) dalam rangka akuisisi 51% saham tersebut, antara Freeport McMoRan inc, induk usaha PT Freeport Indonesia, dengan BUMN PT Inalum (Persero) yang akan membeli saham Freeport.

Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier mengkritik kesepakatan akuisisi 51% saham Freeport tersebut. Menurutnya kesepakatan tersebut hanya sebuah pencitraan di tahun politik.


Tonton juga video: 'RI Siap Lahap 51% Saham Freeport, Jokowi Curhat Alotnya Negosiasi'

[Gambas:Video 20detik]


"Jadi bagi yang mengerti bisnis dan hukum, HoA ini sebenarnya hanya sebuah deklarasi politik alias belum ada hasil atau perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak, tapi rupanya pemerintah perlu pencitraan untuk mendongkrak Jkw di tahun politik ini," ujar Fuad dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/7/2018).

"Makanya mengangkat 'prestasi kosong' atau propaganda yang menyesatkan. Yo wis, ngono yo ngono ning ojo ngono (Ya udah, begitu ya begitu, tapi ya jangan begitu). Bisa kualat!," lanjut Fuad.


Lantas, kenapa Fuad mengkritik keras seperti itu? Fuad mengatakan Kontrak Karya tambang Freeport yang akan berakhir 2021 itu baru bisa dirundingkan dan diputuskan dua tahun sebelum berakhir, berarti mulai tahun 2019 atau pemerintahan yang akan datang.

Menurut Fuad yang lebih penting lagi kalau pemerintah untuk bisa punya saham 51% di PTFI harus beli, itu bukan prestasi.


"Sebab ibaratnya negara membeli barangnya sendiri karena sebenarnya thn 2021 izin penambangannya akan habis. Lagi pula selain pemerintah Indonesia juga tidak akan ada pihak lain yang bersedia atau berani membeli saham PTFI," tutur Fuad yang pernah menjabat Dirjen Pajak itu.

Jadi, seharusnya pemerintah bisa dan berhak memiliki saham 51% itu tanpa harus membeli pada 2021 atau setelah itu. Fuad menyampaikan, pemerintah harusnya bersabar dan tenang saja.


"Daripada pontang-panting cari utangan segala untuk membayar saham Freeport," jelas dia.

Sebagai informasi, Nilai akuisisi saham Freeport Indonesia mencapai US$ 3,85 miliar atau sekitar Rp 53,9 triliun (kurs Rp 14.000/US$). PT Inalum (Persero), BUMN yang akan membeli saham Freeport, mendapat tawaran sindikasi kredit dari 11 bank senilai US$ 5,2 miliar atau Rp 72,8 triliun (kurs Rp 14.000/US$).


Mantan Menkeu Kritik Keras Perjanjian Akuisisi 51% Saham Freeport
(hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed