Ingin Divestasi Freeport Lancar? Politik Jangan Masuk

Jakarta - Proses akuisisi PT Freeport Indonesia (PTFI) mesti dijalankan dengan skema business to business (B to B). Sehingga, proses akuisisi berjalan dengan baik.

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengatakan, dalam proses akuisisi mesti dihindarkan kepentingan politik.

"Hindarkan politik masuk, betul-betul B to B, dan perundingannya orang profesional," kata dia kepada detikFinance di Jakarta, Kamis (17/7/2018).

Baca juga: Divestasi 51% Saham Freeport Hoax atau Bukan? Begini Cari Tahunya

Saksikan juga video 'Divestasi Saham Freeport Dituduh Pencitraan, Jokowi Buka Suara':

[Gambas:Video 20detik]

Dia mengatakan, pemerintah sebaiknya hanya memberikan indikator apa saja yang mesti dicapai dalam akuisisi. Selebihnya, badan usaha yang ditunjuk bekerja mencapai indikator itu.

"Jadi orang netral berunding, pemerintah memberikan indikator yang harus dicapai, ketika teknis pelaksanaan jangan pemerintah ikut-ikutan apalagi politik," ungkapnya.

Sementara, dia mengatakan, dalam akuisisi Freeport ada sejumlah indikator yang mesti dicapai untuk disebut sukses. Salah satunya, dalam akuisisi operasional PTFI tidak boleh berhenti.

"Kebijakan itu penting indikator yang harus dicapai bahwa tambang di Freeport tak boleh berhenti beroperasi. Itu indikator utama, karena sekali berhenti operasi maka akan meningkatkan semua cost," kata dia.

Baca juga: Kenapa Akuisisi Freeport Tak Tunggu Kontrak Karya Habis?

Kemudian, dia mengatakan, pengelolaan tambang terus dijalankan dengan baik. "Kedua pengelolaan workable dapat dilaksanakan. Jadi bukan idealisme bahasanya bangku kuliah," tutupnya.

(dna/dna)