Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 19 Jul 2018 15:44 WIB

Harga Beli Saham Freeport Kemahalan? Ini Penjelasan Dirut Inalum

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Foto: Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin/ Foti:Rachman Haryanto/detik.com Foto: Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin/ Foti:Rachman Haryanto/detik.com
Jakarta - Pemerintah Indonesia telah menyepakati nilai akuisisi 51% saham milik PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar US$ 3,85 miliar atau Rp 53,9 triliun (kurs Rp 14.000). Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara PT Inalum (Persero) dengan Freeport McMoran selaku induk dari PTFI.

Beberapa pihak menilai bahwa biaya yang dibutuhkan pemerintah hampir sebesar Rp 54 triliun untuk mengambilalih 51% saham PTFI itu masih terlalu mahal. Benarkah demikian?

Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa nilai kesepakatan tersebut sudah dihitung dengan cukup matang oleh pemerintah. Perhitungan setidaknya dilakukan dengan tiga cara, mulai dari yang paling rumit, hingga yang paling mudah.

Untuk cara yang pertama, jelas Budi, pemerintah menghitung proyeksi laba bersih PTFI setelah dipotong pajak (earning after tax) dengan rasio harga yang bisa diperoleh pemerintah. Nilai perusahaan (enterprise value) juga tak luput dimasukkan sebagai pertimbangan yang harus diperhitungkan.

"Misalnya kita beli US$ 3,85 miliar itu untuk 45%. Jadi 100%-nya itu sekitar US$ 8,25 miliar. Untuk informasi, EBITDA-nya Freeport dalam kondisi sustain, rata-ratanya, kisarannya itu US$ 4 miliar. Profit after tax-nya atau earning after tax-nya dia, kondisi normal, itu kan juga ada naik turun karena pada tahun 2022 itu akan habis, itu sekitar US$ 2 miliar," kata Budi kepada detikFinance di kantor pusat Inalum, Jakarta, Rabu (18/7/2018).


"Jadi kalau enterprise value, atau harga perusahaan US$ 8 miliar, maka enterprise value per EBITDA itu sekitar dua kali, karena EBITDA-nya kan US$ 4 miliar. Ini enterprise value-nya US$ 8 miliar. Kalau dibandingkan earnings, enterprise value dibagi earnings itu empat kali," sambungnya.

Budi mengatakan, di sektor keuangan rasio harga terhadap pendapatan tersebut biasa digunakan sebagai alat perbandingan yang telah menjadi sebuah standar. Bila mengacu pada nilai rata-rata dalam perusahaan terbuka di Indonesia, maka harga yang didapatkan pemerintah tergolong rendah.

"Kalau kita mau pakai rata-rata perusahaan terbuka di Indonesia kan kita lihat di Jakarta Stock Exchange. Dulu sih sekitar 16-17 kali rata-rata price to earning ratio-nya. Sekarang kan mungkin karena sudah turun, mungkin di sekitar 12-14 kali. Tapi kita untuk perbandingan belinya itu di angka empat kali. Nah empat dibandingkan dengan 12-14, jadi itu jauh kan di bawah rata-rata valuasi harga di Bursa Efek Jakarta (Bursa Efek Indonesia/BEI)," jelasnya.

Kemudian cara yang kedua ialah dengan menghitung jumlah hasil produksi serta potensi yang bisa diraih dalam pembelian PTFI dengan membandingkan nilai kesepakatan yang dibeli pemerintah. Dari perhitungan itu dapat terlihat, bahwa nilai yang dikeluarkan pemerintah jauh lebih kecil dengan apa yang bakal didapatkan nantinya.

"Yang kedua yang lebih gampang teman-teman juga sudah bikin resource atau cadangan terbukti Freeport yang ada sekarang di Papua itu (sebesar) US$ 150 miliar. Jadi kalau kita beli US$ 3,85 miliar, ya bisa dibandingkan dengan angka itu tadi," jelasnya.


Kemudian perhitungan yang ketiga, lanjut Budi, Freeport sempat pernah melakukan penawaran terhadap pemerintah Indonesia untuk divestasi hanya sebesar 30%. Harga yang ditawarkan oleh Freeport terhadap 30% sahamnya itu bila dihitung bakal mencapai hampir US$ 8 miliar.

Namun saat ini, pemerintah bisa mendapatkan 51% saham PTFI dengan hanya sebesar US$ 3,85 miliar, jauh lebih rendah dengan harga yang pernah ditawarkan oleh Freeport sendiri kala itu.

"Waktu itu 30%, (harga untuk) 10 persennya US$ 1,6 miliar. Jadi kalau 10% US$ 1,6 miliar, kita beli 45%, itu kan jadi sekitar 4,5 dikalikan 1,6 jadi sekitar US$ 8 miliar, dibandingkan dengan US$ 3,85 miliar. Padahal harga yang ditawarkan itu hanya Freeport tanpa memperhitungkan porsi Rio Tinto. Kalau memperhitungkan porsi Rio Tinto itu kan harga yang US$ 8,5 berapa ini mesti dibagi 0,6 lagi jadi akhirnya US$ 12 miliar," ujarnya.

Dengan perhitungan yang telah dilakukan itu, Budi juga memperkirakan bahwa pemerintah bisa balik modal hanya dalam kurun waktu empat tahun. Oleh sebab itu, harga yang ditetapkan pemerintah sebesar US$ 3,85 miliar untuk akuisisi 51% saham PTFI itu dinilai sudah sesuai dengan apa yang akan didapat nantinya.


"Profitnya itu setiap tahun kan US$ 2 miliar. Jadi kalau saya (Inalum/pemerintah) pegang 51% kan saya dapatnya US% 1 miliar lebih, jadi kalau ini US$ 3,85 miliar (harganya), ya 4 tahun balik modal," tuturnya.

Tonton video 'Blak-blakan Budi Sadikin: Rp 55 T Demi Rebut Freeport'.

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed