Soal Divestasi Saham, Bos Freeport: Nego 1,5 Tahun, Melelahkan

Jakarta - Negosiasi panjang antara pemerintah dengan Freeport McMoRan untuk divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) telah berakhir. Penandatangan Head of Agreement (HoA) pada Kamis (12/7/2018) menandakan kedua belah pihak mencapai kesepakatan.

Proses negosiasi antara pemerintah dan Freeport berlangsung cukup lama dan berjalan alot. Pihak Freeport mengaku lelah dengan proses negosiasi tersebut.

Baca juga: Blak-blakan Bos Freeport Jawab Isu Miring Divestasi

"Kalau soal capek, ya memang letih juga. Sudah cukup lama kami melakukan negosiasi selama 1,5 tahun, cukup intens dengan berbagai macam hal. Tentu sangat melelahkan, saya yakin timnya pemerintah dan Inalum juga lelah," ujar Direktur Eksekutif PTFI, Tony Wenas saat berbincang dengan detikFinance, Rabu (25/7/2018).

Meski lelah, Tony menilai kesepakatan divestasi cukup memuaskan semua pihak. Di sisi lain Freeport akan mendapatkan izin operasi untuk PTFI di Papua sebanyak 2x10 tahun atau sampai 2041.

Baca juga: Bos Freeport Tepis Isu Politik di Balik Kesepakatan Divestasi Saham

Selain itu dalam persyaratan pemberian IUPK itu, pemerintah juga berjanji akan memberikan stabilitas hukum dan perpajakan. D PTFI juga memiliki kewajiban untuk membangun smelter.

Untuk negara, menurutnya akan menguntungkan lantaran akan mendapatkan keuntungan lebih besar dari hasil tambang Grasberg. Menurut Tonny cadangan tambang di Mimika masih sangat besar yakni 38 miliar pound untuk tembaga dan 38 juta ounce untuk cadangan emas.

Baca juga: Bos Freeport Beberkan Kesepakatan Divestasi 51% Saham

"Ini juga harapannya baik untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat Papua. Jangan lupa pemerintah provinsi juga dapat saham. Jadi ini hasilnya baik, walaupun letih tapi kalau hasilnya baik saya senang, malah letihnya jadi hilang," kata Tony. (hns/hns)