Inalum diharuskan menyiapkan dana sebesar US$ 3,85 miliar atau Rp 55 triliun (kurs Rp 14.300/US$) 60 hari setelah HoA ditandatangani. Lalu setelah saham itu dibeli bagaimana kelanjutannya?
Direktur Eksekutif PTFI Tony Wenas menjelaskan, proses divestasi merupakan salah satu bagian dari paket yang telah disepakati Freeport dan pemerintah. Setelah itu akan ada perpanjangan izin operasi untuk PTFI di Papua selama 2x10 tahun atau sampai 2041.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini satu paket yakni soal perpanjangan izin operasi sampai 2041, pembangunan smelter, stabilitas perpajakan dan stabilitas hukum. Ini tentunya semuanya memberikan kepastian operasional ke depan untuk PTFI," terang Tony saat berbincang dengan detikFinance, Rabu (25/7/2018).
Untuk pembangunan smelter, Tony mengatakan progresnya sudah penyiapan lahan, detail desain hingga peralatan. Meski belum mulai membangun dia mengaku PTFI telah mengeluarkan dan untuk persiapan lebih dari US$ 100 juta.
"Kami juga sudah membelanjakan lebih dari US$ 100 juta untuk persiapan itu, tapi semuanya tergantung paket kerja sama itu. Lokasinya ada di Gresik tapi ada alternatif lain kami akan kerjasama dengan Amman Mineral," tambahnya.
Setelah divestasi PTFI tetap sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan operasional. Inalum sebagian besar berperan sebagai pemegang saham.
"Tentu partnership dengan catatan bahwa yang me-manage operasional Freeport. Karena kami juga investasi US$ 8 miliar di tambang bawah tanah itu. Semua dilakukan sesuai dengan long term investment plan yang sudah ada sekarang dan disepakati bersama," terang Tony.
Menurut catatan Tony PTFI sudah menyiapkan strategi jangka panjang untuk mengelola tambang bawah tanah Grassberg dengan total nilai investasi sebesar US$ 15 miliar-20 miliar sampai izin operasi habis 2021.
Dia memastikan seluruh kebutuhan dan investasi itu akan berasal dari internal PTFI. Inalum tidak akan dibebani atas rencana jangka panjang PTFI itu.
"Sedapat mungkin itu dibiayai oleh PTFI sendiri. Kalau memang kurang uangnya ya ujungnya minta ke pemegang saham. Tapi intinya ini akan dilakukan sesuai dengan rencana long term investasi yang dibuat," tambahnya.
Sedangkan untuk persoalan rekomendasi lingkungan, Tony mengaku sudah berkomunikasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (hns/hns)











































