Proyek PLN Ditunda Tak Ganggu Program 35.000 MW

Jakarta - Pemerintah tengah mengendalikan defisit transaksi berjalan (current account defisit) yang melebar ke 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan menunda proyek PT PLN yang menggunakan komponen impor.

Terkait dengan hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan hal tersebut tidak akan mengganggu program 35.000 megawatt (Mw). Sehingga rencana tersebut bisa terus berjalan.

Baca juga: PLN Minta Suntikan Modal Rp 15 T dari Negara, Buat Apa?

Lebih lanjut, ia memaparkan kondisi ini hanya untuk sementara. Sebab hal ini dilakukan untuk melewati masa kritis secara global.

"Gampang, masih tetap (proyek 35.000 Mw). Kalau di Jawa ini kelebihan listrik jadi nggak akan ada masalah. Ini hanya melewati periode krisis dunia ini jadi nggak ada yang perlu ditakuti," jelasnya di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Luhut memaparkan, proyek milik PLN yang belum melakukan tanda tangan harus di atur ulang waktu proyeknya untuk menghindari impor konten barang luar negeri.

"Sekarang PLN semua listrik-listrik yang lokal kontennya kurang suruh dipakai dalam negeri, kalau nggak ya di re-schedule yang belum tanda tangan (agreement)," imbuh dia.

Baca juga: Butuh 140 Juta Ton Batu Bara di 2022, PLN Mau Akuisisi Tambang

Selain itu, Luhut juga menyoroti proyek Pertamina yang diminta untuk disetop sementara. Langkah tersebut dinilai mampu menghemat hingga US$ 20 miliar.

"Kita kan 225 ribu barel per hari produksi yang kita ekspor, jadi kita kurangi impor 225 ribu. di samping kita juga tadi B20, itu angka yang terakhir dapat US$ 7 miliar terus kemudian dengan harga kelapa sawit akan naik US$ 700-an kita dapat kira-kira hampir US$ 5 miliar. Jadi overall angkanya dapat US$ 20 miliar dalam 1 tahun ke depan," tutupnya.


Saksikan juga video ' Nasib Subsidi Listrik yang Bebani Negara ':

(dna/dna)