Minggu, 09 Sep 2018 22:28 WIB
Kewajiban Penggunaan Komponen Lokal Bisa Jadi Peluang Dunia Usaha
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Pemerintah mewajibkan penggunaan komponen dalam negeri di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Langkah ini menjadi salah satu cara pemerintah untuk meredam pelemahan rupiah.
"Lihat kebijakan akhir-akhir selama ini mendorong nggak tingkat komponen dalam negeri (TKDN), kita terbitkan Kepmen tentang TKDN mengharuskan kontraktor-kontraktor kalau barang equipment ada Indonesia dengan spesifikasi yang masuk, quantity ada, quality OK maka barang sejenis dari luar tidak diberikan," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar kepada detikFinance dalam acara Blak-blakan, Jumat (7/9/2018).
Menurut Arcandra, kebijakan TKDN ini bisa menjadi peluang bagi dunia usaha. Sebab, kebijakan ini mendorong dunia usaha memproduksi komponen lokal.
"Kita lihat industri bisa tumbuh oil and gas, bisa kalau kita dorong, tapi kita berharap kalau kita dorong maka dunia usaha membuktikan barang masuk dalam spesifikasinya. Kalau nggak mau spesifikasi, nah ini yang susah, mau nggak kontraktor itu menggunakan barang nggak masuk spesifikasi kemungkinan besar nggak mau," jelasnya.
Arcandra melanjutkan, kewajiban penggunaan komponen lokal ini sebenarnya juga memberikan keuntungan bagi kontraktor. Di sektor migas, dia menerangkan, pemerintah memberikan insentif bagi penggunaan komponen lokal lewat skema gross split. Semakin tinggi penggunaan komponen lokal, maka semakin besar insentif yang diberikan.
Lebih rinci, lewat skema tersebut kontraktor mendapat insentif 2% dari gross revenue dengan penggunaan TKDN sebanyak 30% hingga 50%. Lalu, insentif menjadi 3% jika TKDN-nya sebesar 50%. Insentif menjadi 4% jika komponen lokalnya mencapai 70%.
"Kalau gross revenue Rp 100 triliun, ada gross revenue Rp 100 triliun, dia dapat 2%, berapa Rp 2 triliun ada nggak barang yang perbedaan harganya itu kalau diimpor dia lebih untung Rp 2 triliun. Dia akan mikir saya usahakan 30% sehingga dapat insentif dari pemerintah dan total revenuenya itu besar. Apalagi dia bisa menaikkan 50% itu 3%. Dia atas 70% itu 4%, 4% Rp 100 triliun Rp 4 triliun," papar Arcandra.
"Dari komersial kita paksa, dari aturan kita paksa. Kalau barang ada dalam negeri dia harus menggunakan," tutupnya.
Saksikan juga video 'Ini Alasan Wamen ESDM Terapkan Gross Split daripada Cost Recovery':
(dna/dna)
"Lihat kebijakan akhir-akhir selama ini mendorong nggak tingkat komponen dalam negeri (TKDN), kita terbitkan Kepmen tentang TKDN mengharuskan kontraktor-kontraktor kalau barang equipment ada Indonesia dengan spesifikasi yang masuk, quantity ada, quality OK maka barang sejenis dari luar tidak diberikan," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar kepada detikFinance dalam acara Blak-blakan, Jumat (7/9/2018).
Menurut Arcandra, kebijakan TKDN ini bisa menjadi peluang bagi dunia usaha. Sebab, kebijakan ini mendorong dunia usaha memproduksi komponen lokal.
"Kita lihat industri bisa tumbuh oil and gas, bisa kalau kita dorong, tapi kita berharap kalau kita dorong maka dunia usaha membuktikan barang masuk dalam spesifikasinya. Kalau nggak mau spesifikasi, nah ini yang susah, mau nggak kontraktor itu menggunakan barang nggak masuk spesifikasi kemungkinan besar nggak mau," jelasnya.
Arcandra melanjutkan, kewajiban penggunaan komponen lokal ini sebenarnya juga memberikan keuntungan bagi kontraktor. Di sektor migas, dia menerangkan, pemerintah memberikan insentif bagi penggunaan komponen lokal lewat skema gross split. Semakin tinggi penggunaan komponen lokal, maka semakin besar insentif yang diberikan.
Lebih rinci, lewat skema tersebut kontraktor mendapat insentif 2% dari gross revenue dengan penggunaan TKDN sebanyak 30% hingga 50%. Lalu, insentif menjadi 3% jika TKDN-nya sebesar 50%. Insentif menjadi 4% jika komponen lokalnya mencapai 70%.
"Kalau gross revenue Rp 100 triliun, ada gross revenue Rp 100 triliun, dia dapat 2%, berapa Rp 2 triliun ada nggak barang yang perbedaan harganya itu kalau diimpor dia lebih untung Rp 2 triliun. Dia akan mikir saya usahakan 30% sehingga dapat insentif dari pemerintah dan total revenuenya itu besar. Apalagi dia bisa menaikkan 50% itu 3%. Dia atas 70% itu 4%, 4% Rp 100 triliun Rp 4 triliun," papar Arcandra.
"Dari komersial kita paksa, dari aturan kita paksa. Kalau barang ada dalam negeri dia harus menggunakan," tutupnya.
Saksikan juga video 'Ini Alasan Wamen ESDM Terapkan Gross Split daripada Cost Recovery':
(dna/dna)
