Jangan Ada 'Papa Minta Saham' Jilid II di Divestasi Freeport

Jakarta - Gubernur Papua Lukas Enembe tak ingin ada kepentingan yang bermain pada proses divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Lukas tidak ingin kejadian di masa lampau terulang dalam pembagian saham yang dijatahkan untuk pemerintah daerah.

"Intinya, keberpihakan untuk masyarakat Papua," kata Lukas di Komplek Istana, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018).

Baca juga: Menteri LHK: Masalah Lingkungan Freeport Sudah Selesai

Pemda Papua akan mendapatkan 10% dari total 100% saham PTFI. Adapun dari 10% tersebut sebesar 7% untuk pemerintah Kabupaten Mimika dan 3% untuk Pemerintah Provinsi Papua.

Agar Pemda Papua dapat menerima dividen yang efisien dan mempunyai potensi tetap mendapatkan pendapatan atas kepemilikannya (tidak langsung) di PTFI maka Dari 51,2% saham PTFI yang dimiliki oleh Indonesia, Inalum akan secara langsung memiliki saham PTFI sebesar 26,2%, sementara 25% saham akan dimiliki oleh PT Indocopper Investama (PTII).

Baca juga: Jokowi Perintahkan Menteri Segera Bereskan Divestasi Freeport

Saham PTII akan dimiliki oleh Inalum sebesar 60% dan BUMD Papua sebesar 40%. BUMD Papua akan memiliki 10% saham PTFI, dari total itu porsi Pemprov Papua 3% dan Pemkab Mimika 7%.

Di BUMD, Pemprov Papua punya saham sebesar 30% dan Pemkab Mimika 70%. Inalum akan memberikan pinjaman kepada BUMD sebesar US$ 850 juta yang dijaminkan dengan saham 40% PTII.

Cicilan pinjaman akan dibayarkan dengan dividen PTFI yang akan didapatkan oleh BUMD, namun dividen tersebut tidak akan digunakan sepenuhnya untuk membayar cicilan. Dengan demikian, Pemda Papua dengan kepemilikan saham 10% tidak mengeluarkan usng sepeser pun karena ditanggung Inalum dan akan dibayar dengan dividen.

Baca juga: Saat Jonan Bandingkan Freeport dan Apple

Menurut Lukas skema yang ditawarkan itu belum diputuskan, yang pasti dirinya tidak ingin kejadian di masa lampau seperti isu 'papa minta saham' terulang lagi

"Banyak orang yang meminta saham. Mau bapak minta saham, mama minta saham, kan banyak. Jadi Presiden tidak menginginkan seperti itu. Proses negosiasi tidak boleh ada orang lain masuk dengan cara seperti itu. Ini buat Indonesia, 51% milik pemerintah Indonesia," jelas dia.

"Kan sebelumnya sudah terjadi. Itu salah satu proses kenapa cepat terjadi, karena di sini tidak ada niat seperti itu. Sehingga akan jalan cepat ini. Desember selesai ini," tambah Lukas.

Baca juga: Gubernur Papua Tolak Proposal Divestasi Saham Freeport dari Inalum

Lukas melanjutkan, proses divestasi saham PT Freeport Indonesia pun dipastikan tidak ada 'kepentingan'. Hal itu, kata Lukas, dipastikan langsung Presiden Jokowi.

"Pak Presiden panggil saya dan Pak Wagub. Presiden menekankan, harus kita hati-hati untuk keberpihakan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika. Jangan sampai ada orang lain masuk dengan gelap. Itu jelas," ujar dia.

"Dengan demikian, kami sudah bangga. Pikiran kita kemarin, Presiden tidak perhatikan. Ternyata memang sungguh-sungguh memihak kepada kepemilikan 10% saham itu. Sehingga kami berkeyakinan bahwa satu-satunya presiden yang bekerja dengan hati sehingga memperjuangkan rakyat Papua," sambung Lukas.

Baca juga: Soal Gubernur Papua Tolak Proposal Saham Freeport, Ini Kata Inalum

Tonton juga 'Blak-blakan Bos Freeport Jawab Isu Miring Divestasi Saham':

[Gambas:Video 20detik]

(hek/hns)