.webp)
"Saya melihat sebagai fungsi dari Pak Ahok karena memang posisinya sebagai Komisaris Utama jadi kewenangannya sangat terbatas," tutur Mamit kepada detikcom, Sabtu (23/11/ 2019).
Terutama untuk mengambil keputusan dalam menjalankan pekerjaan rumah (PR) utamanya, yakni membasmi mafia migas.
"Saya kira posisi sebagai Komut ini bisa dikatakan secara kewenangan untuk membasmi mafia migas memang agak sedikit sulit saya melihatnya seperti itu. Dan memang mau tidak mau sebagai Dirut bisa mengambil decision, bisa mengambil keputusan. Kalau sebagai Komut kan tidak, karena kewenangan dia kan hanya sebatas sebagai pengawas direksi," jelas Mamit.
Meski begitu, ia memahami bahwa banyaknya penolakan terhadap Ahok atas latar belakang kasus yang pernah dialaminya membuat keputusan pemerintah menempati eks Gubernur DKI tersebut sebagai Komut adalah 'jalan aman'.
"Saya melihatnya bahwa memang banyak penolakan terhadap Ahok ya itu mungkin jadi pertimbangan Pemerintah di mana hanya menaruh beliau di posisi Komut. Karena terlalu besar risiko menempatkan seorang Ahok sebagai seorang Dirut yang bisa menimbulkan disharmonisasi di Pertamina sendiri. Bahkan saya mengatakan kalau Ahok jadi Dirut ya pasti akan banyak yang mempersulit juga nanti," paparnya.
Mamit menuturkan, jika memang Ahok ditempatkan sebagai Komut maka Erick Thohir harus betul-betul memperlebar wewenang Komut dalam mengawasi kinerja perusahaan tersebut.
