Faisal Basri Singgung Luhut, Ical, dan Erick soal UU Minerba

Pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) disebut sangat tergesa-gesa. Ekonom senior Faisal Basri menyebut, revisi ini hanya menguntungkan sekelompok pihak yang memiliki kepentingan.

Padahal pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kondisi masyarakat yang terdampak COVID-19. Faisal mengaku heran dengan rencana pengesahan tersebut di tengah kondisi pandemi seperti ini.

"Ini elite pesta pora di tengah kondisi seperti ini. Mereka menyelamatkan bandar tambang batu bara dengan UU Minerba," kata Faisal dalam diskusi virtual ILUNI UI, Rabu (13/5/2020).

Dia menyebut rencana ini untuk menyelamatkan kontrak karya yang besar dan konsesinya segera berakhir. Sejumlah nama disebut olehnya.

"Ya itu yang diselamatkan dulu di sana ada Luhut, ada Aburizal Bakrie ada Erick Thohir, selamatkan dulu sampai batu bara habis. Omnibus Law ada tapi kan agak beku, jadi sekarang nekat diundangkanlah. Nggak tahu lagi moralnya di mana," imbuh dia.

Sebagai informasi, UU Minerba disahkan dalam rapat paripurna di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Penetapan RUU Minerba dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Sebelum penetapan, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto lebih dulu memaparkan laporan pembahasan dalam penyusunan RUU Minerba. Setelah itu, baru kemudian dilakukan pengambilan keputusan bahwa RUU Minerba disahkan menjadi Undang-undang.

"Apakah RUU Minerba dapat kita setujui menjadi Undang-undang?" tanya Puan yang kemudian dijawab setuju oleh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna.
Secara keseluruhan, terdapat jumlah 2 bab baru sehingga terdapat 28 bab, terjadi perubahan 83 pasal, terdapat 52 pasal baru, dan 18 pasal yang dihapus. Sehingga total jumlah pasal menjadi 209 pasal.