Bupati Mimika Eltinus Omaleng meminta operasional Freeport untuk ditutup selama 14 hari hingga satu bulan demi mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19). Pemerintah dan DPRD Kabupaten Mimika, Provinsi Papua berencana mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengusulkan hal tersebut.
Merespons usulan itu, Manager External Communications Corporate Communications PT Freeport Indonesia (PTFI) Kerry Yarangga mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan DPRD Mimika. Menurutnya, DPRD Mimika sudah memahami langkah-langkah PTFI demi mencegah penyebaran Corona meski operasional tetap berjalan.
"PTFI telah menjelaskan berbagai langkah-langkah yang seperti saya jelaskan tadi baik DPRD Mimika secara keseluruhan, dan syukur kemudian banyak pihak memahami apa yang disampaikan," jelas Kerry kepada detikcom, Sabtu (23/5/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Begitu juga dengan Omaleng. Menurut Kerry, PTFI dan pemerintah serta DPRD sudah menyepakati satu kebijakan, namun bukan penutupan operasional sementara.
"Komunikasi itu dibangun, pada hari ini Bupati juga bisa menerima bahwa ini sifatnya adalah bagaimana bisa mengajukan pertimbangan-pertimbangan pada Presiden. Tapi tidak dalam konteks untuk betul-betul menutupi," tegas Kerry.
Adapun pertimbangan dari hasil komunikasi tersebut ialah posisi PTFI sebagai objek vital nasional.
"Semua menyadari kalau ini adalah obyek vital nasional, sehingga apa pun kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah lokal dan seterusnya tentu harus bisa mempertimbangkan posisi Freeport sebagai objek vital nasional," urainya.
Berlanjut di halaman berikutnya.
Untuk langkah pencegahan Corona di wilayah kerja Freeport, perusahaan menerapkan pembagian tim dengan jam kerja shift. Selain itu, protokol kesehatan lainnya juga diterapkan mulai dari fasilitas cuci tangan, dan wajib mengenakan masker.
Perusahaan juga mengurangi tingkat kepadatan pekerja di area dataran tinggi (Tembagapura). Sejumlah karyawan dipindahkan dari lokasi kerja di dataran tinggi ke dataran rendah (Kuala Kencana dan Timika) guna mengurangi tingkat kepadatan di area tersebut.
Personel esensial akan tetap berada di dataran tinggi. Rotasi kerja baru yang aman dan efisien sedang disusun dan dipersiapkan sesuai dengan panduan manajemen risiko.
Sebelumnya, Omaleng meminta operasional Freeport untuk ditutup selama 14 hari hingga satu bulan. Ia khawatir bila operasional Freeport tetap berjalan maka penularan virus Corona bisa bertambah.
"Ini memang baru sebatas wacana, kami akan mengirim surat ke Presiden RI di Jakarta dan semua menteri terkait untuk menutup sementara waktu operasional Freeport. Kalau karyawan di Tembagapura tetap kerja terus, kita tidak akan bisa memutus mata rantai kasus COVID-19 di Tembagapura," kata Omaleng usai bertemu DPRD Mimika seperti dilansir Antara, Sabtu (9/5/2020).
(ara/ara)