.webp)
Permintaan anggota DPR untuk dilibatkan dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) holding BUMN tambang berbuntut panjang. Hal itu membuat pimpinan DPR memanggil para pimpinan Komisi VII untuk dimintai penjelasan.
Masalah permintaan pelibatan CSR ini menjadi sorotan publik. Sebab, hal itu berlangsung usai debat panas antara Anggota Komisi VII Muhammad Nasir dan Direktur Utama Holding Tambang BUMN (MIND) atau PT Inalum (Persero) Orias Petrus Moedak pada pekan lalu.
Usai meminta penjelasan pimpinan Komisi VII, Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel menyatakan jika penjelasan pimpinan Komisi VII telah sesuai fungsi, tugas dan kewenangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam pertemuan klarifikasi pimpinan DPR RI menilai apa yang disampaikan pimpinan Komisi VII pada saat RDP tersebut sudah sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," katanya di Gedung Nusantara III Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Senin kemarin (6/7/2020).
Gobel menjelaskan, pihaknya sudah melihat rekaman rapat tersebut. Ia juga melihat bahan rapat.
"Alhamdulillah sudah mendengar masukan dan juga rekaman alhamdulillah sudah diselesaikan klarifikasi, dan juga melihat bahan-bahan rapat yang sudah disampaikan. Kami telah menelaah, mendengar, membaca apa yang menjadi polemik yang berkembang di masyarakat terkait permintaan pelibatan anggota DPR dalam penyerahan CSR," jelasnya.
"Bahwa apa yang dimaksud dengan pelibatan penyerahan CSR BUMN tambang di masa pandemi adalah dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan sebagai diamanatkan UUD 1945 dan UU MD3," ujarnya.
Dia mengatakan, CSR yang diserahkan bukan dalam bentuk uang. CSR yang diserahkan berupa barang seperti masker, hand sanitizer, dan lain-lain.
"Kemudian pelibatan anggota DPR dalam penyerahan CSR tidak dalam berbentuk uang atau dana," terangnya
lanjut ke halaman berikutnya
Alex Noerdin heran masalah CSR disorot
Wakil Ketua Komisi VII Alex Noerdin menjelaskan, masalah CSR ini dibahas usai debat panas. Ia kemudian mengaku bingung, lantaran ia tak tahu apa yang salah.
"Sebenarnya nggak ada masalah, pembicaraan awal yaitu pendalaman BUMN tambang. Kemudian karena ada dinamika seperti itu saya setop, break, dibuka lagi kemudian timbul CSR itu. Saya juga bingung kenapa ini dibesar-besarkan seperti itu apanya yang salah, di mana salahnya, di mana kelirunya," terangnya.
Dia mengatakan, pihaknya hanya ingin diundang untuk menyaksikan penyerahan tersebut. Ia menegaskan tidak meminta CSR.
"Kami cuma mengingatkan pada BUMN itu pada saat memberikan CSR yang katanya daftarnya ini-ini ke wilayahnya masing-masing. Mbok ya kami diundang untuk menyaksikan, bukan kita minta ya, nggak ada kata-kata saya minta," terangnya.
Menurutnya, hal itu memang fungsi DPR agar CSR lebih tepat sasaran. Apalagi, anggota lebih paham mengenai wilayahnya.
"Menyaksikan dan itu memang fungsi representasi DPR, fungsi DPR dan supaya lebih tepat sasaran. Karena kami anggota DPR di dapil sampai tingkat kelurahan, sampai tingkat desa tahu persis apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu saja, bukan kami minta kami yang bagiin, nggak seperti itu," paparnya.
(zlf/zlf)
