Pak Ahok, Ini Dahlan Iskan Kasih Saran Soal 'Peruri' Minta Rp 500 M

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Kamis, 17 Sep 2020 12:03 WIB
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan.
Foto: Dikhy Sasra
Jakarta -

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan ikut berkomentar soal kekesalan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok terhadap Perum Peruri. Dalam video yang diunggah akun YouTube POIN, Ahok menyebut Peruri meminta Rp 500 miliar untuk proyek digitaliasi.

Dalam tulisannya berjudul 'Peruri Rp 500 Miliar' yang diunggah melalui websitenya disway.id, Dahlan mulanya bercerita mengenai kesannya terhadap pernyataan Ahok dalam video tersebut.

"Tiba-tiba Peruri diserang BTP. Videonya beredar luas. Itu karena Peruri minta uang ke Pertamina sampai Rp 500 miliar. Kesannya, Pertamina dalam keadaan sulit karena semua pihak mengganggu Pertamina: kementerian BUMN, kementerian lain, sistem jabatan-gaji Pertamina sendiri dan itu tadi: perusahaan BUMN lain seperti perusahaan Percetakan Uang Negara Republik Indonesia, Peruri," tulisnya seperti dikutip detikcom, Kamis (17/9/2020).

Mulanya, Dahlan tak memahami hubungan Peruri yang meminta uang ke Pertamina. Dari nada Ahok yang tinggi, muncul kesan Peruri memeras Pertamina.

"Tapi kok disebut di video itu bahwa Rp 500 miliar tersebut terkait dengan program paperless di Pertamina. Paperless -tanpa kertas? Apanya yang tanpa kertas? Dokumen tanpa kertas atau transaksi tanpa kertas? Ada transaksi apa antara Pertamina dan Peruri?" ujar Dahlan.

Tulisan Dahlan pun melebar hingga masalah pembubaran Kementerian BUMN. Namun, setelah itu ia kembali menyoroti masalah paperless yang diminta Pertamina.

Ia pun teringat, anak usaha Peruri memegang izin digital security. Siapa saja yang ingin mengamankan digital code-nya, harus berhubungan dengan Peruri.

Sementara, di era pandemi semua orang harus bekerja dari rumah. Padahal, perusahaan seperti Pertamina harus tetap jalan. Perusahaan tidak bisa jalan jika tidak ada yang tanda tangan. Maka itu, dibicarakanlah tanda tangan agar bisa diganti dengan tanda tangan digital supaya sah.

"Itu berarti harus ada lembaga yang melegalisasinya. Atau yang umum dikenal dengan istilah otentifikasi," katanya.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Dahlan Iskan Berharap Dokter Tidak Berhenti Sebagai Ilmuwan"
[Gambas:Video 20detik]