.webp)
Upaya tersebut tidak hanya transisi terkait kegiatan operasi produksi namun juga hal krusial lainnya yakni perizinan terkait tanah. Pasalnya menurut Didik banyak lokasi pemboran minyak yang belum tersertifikasi sebagai milik CPI.
"Dalam identifikasi SKK Migas, ada tanah yang akan menjadi lokasi pemboran namun belum tersertifikasi sebagai milik CPI, ada pula tanah yang masih dimiliki masyarakat. Kesiapan perizinan mutlak dilalui karena peralatan pemboran walaupun sudah ready akan terkendala jika tanah yang menjadi lokasi pemboran masih dikuasai pihak lain maupun status legalitasnya belum jelas", kata Didik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, pengamat migas nasional, Mukhtasor mengatakan alih kelola blok Rokan kemungkinan akan menjadi cukup rumit karena dalam kontrak kerja sama tidak mengatur hal-hal terkait alih kelola.
"Salah satu pasal dalam Permen (Peraturan Menteri) ESDM No. 15 Tahun 2015 menyebutkan operator baru boleh masuk 6 bulan sebelum kontrak berakhir, hal ini menjadi tidak efektif dan tidak akan mampu menjaga produksi saat operator baru masuk," ungkap Mukhtasor.
Namun demikian pihaknya mengapresiasi langkah yang dilakukan CPI dan SKK Migas yang berusaha mengawal alih kelola degan baik, karena banyak hal yang tidak diatur tetapi dilakukan oleh CPI dan SKK Migas agar alih kelola berjalan dengan baik. Salah satunya adalah penyusunan dokumen AMDAL tahun 2020.
Di sisi lain, usaha peningkatan produksi di WK Rokan dapat direalisasi apabila terdapat kecukupan investasi yang dibutuhkan. Pengamat hulu migas, Abdul Muin mengatakan cara meningkatkan produksi migas di WK Rokan adalah melalui investasi yang agresif dan harus direalisasikan sesuai komitmen.
"Maka jika Pertamina kesulitan terkait biaya investasi, sebaiknya membuka opsi untuk bekerjasama dengan perusahaan lain. Hal ini jamak dilakukan industri hulu migas, karena juga akan berbagi resiko dan berkolaborasi sesuai keunggulan masing-masing," pungkas Muin.
(ara/ara)
