PLN Dapat Pinjaman dari ADB Rp 8,4 Triliun

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Rabu, 25 Nov 2020 15:58 WIB
Ilustrasi Dolar AS
Ilustrasi/Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman senilai US$ 600 juta atau setara Rp 8,46 triliun (kurs RP 14.100) untuk PT PLN (Persero). Bantuan ini untuk mendorong energi baru terbarukan di Indonesia bagian timur.

Program tersebut juga mencakup dua hibah masing-masing senilai US$3 juta dari Japan Fund for Poverty Reduction dan Asia Clean Energy Fund.

Program pembangunan jaringan listrik ini mendukung PLN meningkatkan akses listrik dan meningkatkan keandalan layanan di 9 provinsi di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Ini adalah kelanjutan dari tahap pertama program yang dimulai tahun 2017 dan saat itu mencakup 8 provinsi di Sulawesi dan Nusa Tenggara.

"Program ini akan meningkatkan akses listrik yang berkelanjutan, adil, dan andal bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia, termasuk melalui pemanfaatan cahaya matahari dan sumber terbarukan lainnya," kata Direktur Bidang Energi Asia Tenggara ADB,Toru Kubo,dalam keterangannya, Rabu (25/11/2020).

"Listrik yang andal sangat penting agar masyarakat dapat mengakses peluang kerja dan layanan pendidikan serta kesehatan, terutama di masa pandemi penyakit virus korona (COVID-19). Program ini juga akan mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia timur dari pandemi dan berkontribusi bagi pertumbuhan yang adil dan tangguh," tambahnya.

Perekonomian Indonesia telah naik dua kali lipat sejak tahun 2000, sedangkan tingkat kemiskinan nasional telah turun ke 9,7% pada 2018, dari sebelumnya 19,1% pada 2000. Kemajuan tersebut kini terancam oleh pandemi COVID-19.

ADB memperkirakan perekonomian Indonesia akan berkontraksi 1,0% pada 2020, dibandingkan dengan pertumbuhan 5,0% pada 2019. Untuk meredam guncangan ekonomi, pemerintah mengadakan program listrik gratis bagi 24 juta rumah tangga miskin serta diskon 50% bagi 7 juta rumah tangga lainnya, dan hal ini dapat mengurangi pendapatan dan kemampuan PLN untuk membiayai operasinya.

Pemerintah terus mendorong pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Sebagian penduduk di timur Indonesia saat ini memiliki akses listrik yang terbatas.

Sekitar 56% rumah tangga di Papua belum memiliki akses listrik, atau memiliki akses namun tidak memadai. Demikian pula dengan sekitar 28% rumah tangga di Maluku. Angka-angka ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 4%. Pemerintah telah memprioritaskan program elektrifikasi bagi 433 desa yang saat ini tidak memiliki akses listrik, seluruhnya berlokasi di provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

"Program ini akan meningkatkan penyaluran listrik PLN yang berasal dari energi terbarukan bagi masyarakat terpencil hingga enam kali lipat, serta mengurangi konsumsi minyak tanah dan kayu dalam ruangan, yang diperkirakan akan menghasilkan manfaat lingkungan dan sosial secara signifikan," kata Diana Connett, Spesialis Energi ADB.

(acd/eds)