BPH Migas: Progres Pencatatan Nopol Kendaraan Pada IT Nozzle SPBU Minim

Erika Dyah Fitriani - detikFinance
Jumat, 08 Jan 2021 20:40 WIB
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa
Foto: BPH Migas-Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa
Jakarta -

BPH Migas mendukung upaya PT Pertamina (Persero) pada sistem pencatatan pendistribusian BBM di titik serah penyalur (SPBU) melalui implementasi program Digitalisasi SPBU (IT Nozzle) sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri ESDM kepada Menteri BUMN Nomor 2548/10/MEM.S/2018 tanggal 22 Maret 2018 dalam hal peningkatan akuntabilitas data penyaluran Jenis BBM tertentu.

Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) yang merupakan komoditas subsidi sesuai Perpres No 191 Tahun 2014. Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur, khususnya Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sesuai amanat UU No.22 Tahun 2001.

Implementasi IT Nozzle ditindaklanjuti dengan kerja sama Digitalisasi SPBU antara PT Pertamina dan PT Telkom Indonesia pada Agustus 2018. Dalam program ini, BPH Migas bertugas melakukan verifikasi yang menjadi dasar perhitungan pembayaran subsidi oleh Kementerian Keuangan.

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa menyampaikan setiap bulannya BPH Migas melalui sidang komite menetapkan sekitar Rp 1,25 triliun karena total solar subsidi APBN Rp 15 triliun per tahun. Jumlah ini menjadi dasar pembayaran subsidi BBM oleh Kementerian Keuangan, karena sesuai regulasi dasar pembayaran subsidi dan penugasan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi volume oleh BPH Migas.

"Jadi penerapan IT SPBU menjadi kunci dan keharusan dan opsinya hanya dengan mencatat nopol atau idealnya dipasang video analitik," ucap Ifan, sapaan akrab M. Fanshurullah Asa dalam keterangan tertulis, Jumat (8/1/2021).

Diketahui, jumlah biaya subsidi untuk kuota JBT pada tahun 2020 sebesar Rp16 triliun. Sehingga, setiap bulannya BPH Migas melakukan verifikasi dan menyetujui volume penyaluran JBT yang dilaksanakan oleh Pertamina hingga mencapai sebesar Rp1,3 triliun per bulan.

BPH Migas berharap, akurasi pelaksanaan verifikasi JBT untuk dapat tepat sasaran. Caranya dengan pemberlakuan IT Nozzle yang mencatat setiap transaksi di SPBU serta perekaman CCTV analytic yang mencatat nomor polisi secara otomatis. Saat ini BPH Migas menilai pencatatan nomor polisi pada transaksi hanya dapat menginput nomor polisi kendaraan menggunakan EDC (Electronic Data Capture).

Ifan mengungkap, terkait akuntabilitas penyaluran JBT pihaknya telah menerbitkan Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak. Aturan ini, menurutnya, menjadi dasar hukum terkait sistem pendistribusian di tingkat penyalur (SPBU) yang wajib dilakukan oleh Badan Usaha menggunakan Sistem Tertutup Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.

Dalam aturan tersebut tertulis bahwa Badan Usaha Penugasan JBT wajib menyiapkan sistem teknologi informasi terpadu yang dapat merekam data konsumen dan volume penyaluran BBM untuk setiap konsumen secara online.

Ifan menyebutkan BPH Migas bertugas melakukan pengawasan dan pengaturan kegiatan penyediaan serta pendistribusian BBM, sampai dengan titik serah Program Digitalisasi SPBU yang dikembangkan oleh Pertamina dalam meningkatkan akuntabilitas penyaluran JBT dan JBKP. Nantinya, data dan informasi yang diproduksi melalui program ini digunakan oleh BPH Migas sebagai perangkat pengawasan yang handal.

Ifan mengharapkan program ini dapat berguna sebagai alat pengendali konsumsi JBT, khususnya dalam implementasi pemberlakuan kebijakan pembatasan pembelian kepada sektor pengguna kendaraan transportasi jalan yang mengkonsumsi JBT jenis minyak solar. Selain itu program Digitalisasi SPBU diharapkan dapat bermanfaat sebagai alat untuk mengetahui tingkat ketersediaan pasokan BBM guna mencegah kelangkaan BBM di tingkat penyalur (SPBU).

Sebagai informasi, sejak 31 Agustus 2018 terbangun 5.518 SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia dalam program Digitalisasi SPBU ini. Terdapat beberapa perubahan target dalam perjalanan pembangunannya, di antaranya:

1. Target pertama dalam penyelesaian Digitalisasi SPBU ditetapkan oleh PT. Pertamina (Persero) pada 31 Desember 2018;

2. Target pertama tidak tercapai, PT. Pertamina (Persero) menyampaikan perubahan target penyelesaian Digitalisasi SPBU menjadi tanggal 28 Juni 2019;

3. Target kedua kembali tidak tercapai, PT. Pertamina (Persero) kembali menyampaikan perubahan yang ketiga, yaitu penyelesaian target menjadi tanggal 31 Desember 2019;

4. Target ketiga tidak tercapai lagi, oleh karena itu PT. Pertamina (Persero) menyampaikan perubahan target keempat menjadi 30 Juni 2020;

5. Target keempat juga tidak tercapai, oleh karena itu PT. Pertamina (Persero) menyampaikan kembali perubahan target kelima menjadi 01 Januari 2021;

6. Target kelima tersebut diharapkan dapat selesai 100% pada 1 Januari 2021.

Terkait lambannya progres pelaksanaan Digitalisasi SPBU, Ifan menyampaikan telah beberapa kali melayangkan laporan yang ditujukan kepada Ketua Komisi VII DPR-RI, Menteri ESDM, Menteri BUMN, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) antara lain:

1. Surat nomor: 421/Ka BPH/2020 tanggal 17 Februari 2020 hal Laporan Perkembangan Pelaksanaan Digitalisasi SPBU kepada Ketua Komisi VII DPR-RI;

2. Surat nomor: 422/Ka BPH/2020 tanggal 17 Februari 2020 hal Laporan Perkembangan Pelaksanaan Digitalisasi SPBU kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

3. Surat nomor: 640/03/Ka/BPH/2020 tanggal 10 Maret 2020 hal Data Digitalisasi SPBU PT. Pertamina (Persero) kepada Direktur Pemasaran Retail PT. Pertamina (Persero);

4. Surat nomor: 1123/Ka BPH/2020 tanggal 14 Mei 2020 hal Perkembangan Pelaksanaan Program Digitalisasi SPBU oleh PT. Pertamina (Persero) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara;

5. Surat nomor: 1468/Ka/BPH/2020 tanggal 3 Juli 2020 hal Tanggapan Progress Digitalisasi SPBU PT. Pertamina (Persero) kepada Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)

6. Surat nomor: 1685/Ka BPH/2020 tanggal 28 Juli 2020 hal Instruksi Pencatatan Nomor Polisi Untuk Transaksi Pembelian JBT dan JBKP oleh setiap Pengelola SPBU PT Pertamina (Persero) kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero);

7. Surat nomor: 2404/Ka BPH/2020 tanggal 25 September 2020 hal Perbaikan EDC dan Penyelesaian komprehensif Program Digitalisasi SPBU paling lambat akhir Oktober 2020 kepada direktur Utama PT Pertamina (Persero);

8. Surat nomor: 2501/Ka BPH/2020 tanggal 5 Oktober 2020 hal Kepatuhan Pencatatan Nomor Polisi Kendaraan Konsumen JBT & JBKP dan penyampaian laporannya secara rutin kepada Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga;


Menurut Ifan, hal ini dilakukan sebagai upaya BPH Migas mendorong penyelesaian program Digitalisasi SPBU agar dapat berjalan sesuai komitmen Pertamina. Harapannya, hasil dari program Digitalisasi SPBU ini akan bermanfaat untuk meningkatkan pengaturan dan pengawasan BBM, serta akuntabilitas penyaluran BBM di SPBU. Ifan juga terus meminta kepada Pertamina untuk memenuhi komitmen dan target penyelesaian keseluruhan program digitalisasi SPBU. Hal ini dilakukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, agar pendistribusian JBT dan JBKP dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan tepat volume.

Hingga kini, Ifan mencatat rincian perkembangan dari target 5.518 SPBU yang terdigitalisasi pada status per 25 Desember 2020 sebagai berikut:

1. 5.455 SPBU atau sebesar 98,86% telah terpasang ATG (Automatic Tank Gauge);

2. 5.422 SPBU atau sebesar 98,26% telah terpasang EDC LinkAja;

3. 4.658 SPBU atau sebesar 84,41% telah terdigitalisasi dengan status BAST;

4. 3.821 SPBU atau sebesar 69,25% telah mencatat nomor polisi melalui EDC;

5. 3.897 SPBU atau sebesar 70,62% telah terdigitalisasi dan memproduksi data yang dapat di akses melalui Dashboard yang dikembangkan oleh PT .Pertamina (Persero), diantaranya berupa data volume penjualan per transaksi, data nilai transaksi penjualan, data transaksi per SPBU;

6. 0 (nol) SPBU (belum terdapat SPBU) yang tersedia perangkat Video Analytic (CCTV) untuk merekam kendaraan dan nomor polisinya secara otomatis.

Ifan menyoroti ketidak tersediaan perangkat video analytic (CCTV) membuat pencatatan nopol kendaraan harus dilaksanakan secara manual pada setiap transaksi dengan menggunakan perangkat EDC. Pihaknya mengharapkan pencatatan nomor polisi kendaraan pada transaksi JBT dan JBKP melalui EDC dilaksanakan oleh seluruh SPBU Pertamina.

Selain itu, Ifan pun meminta kepada Pertamina untuk mengatur sanksi kepada SPBU yang tidak melaksanakan pencatatan nopol kendaraan guna meningkatkan kepatuhan SPBU pada transaksi penjualan JBT dan JBKP. Hingga kini data yang dihimpun menunjukkan status kepatuhan SPBU pada transaksi penyaluran JBT dan JBKP rata-rata sebesar 70% dan 10%. Ifan berharap status kepatuhan ini dapat terus ditingkatkan hingga mencapai 100%.

Melalui program Digitalisasi SPBU, diharapkan terwujud integrasi data transaksi yang lengkap (termasuk data konsumen) di SPBU dengan pusat data, sehingga data transaksi yang diproduksi dari SPBU dapat ditampilkan melalui Dashboard Digitalisasi SPBU dan dapat diakses secara online oleh berbagai elemen. Di antaranya Pemerintah, BPH Migas dan Kementerian ESDM. Dashboard ini juga diharap dapat menunjang tugas dan fungsi BPH Migas dalam mengawasi dan mengatur BBM.

Meski terkendala berbagai hal, Ifan turut mengapresiasi Pertamina yang telah memasang ATG dan EDC di 5.518 SPBU yang progresnya hampir 100% di akhir Desember 2020.

"Tapi ini belum diimbangi komitmen untuk pencatatan nopol kendaraan, karena berdasarkan pengawasan BPH Migas untuk pencatatan Nopol JBT baru 70%. dan yang jauh dibawah target adalah untuk nopol JBKP hanya 10% secara nasional, dan ini progres 6 bulan terakhir tidak ada peningkatan signifikan untuk JBKP" tegas Ifan.

Karena itu, Ifan menginstruksikan ke Pertamina agar pemilik SPBU yg tidak patuh mencatat Nopolnya untuk diberi sanksi seperti mengurangi jatah BBM JBT dan JBKP serta marginnya. Ifan juga meminta pelaporan Pertamina berupa akses data real time,untuk menjadi alat kendali dan pengawasan BPH Migas untuk setiap volume BBM solar subsidi (JBT) dan BBM Penugasan (Premium RON 88).

(ega/hns)