Abu Batu Bara Disebut Berbahaya, Pengusaha Singgung Limbah Masker

Soraya Novika - detikFinance
Jumat, 12 Mar 2021 19:15 WIB
Sejumlah pekerja melakukan bongkar muat batu bara menggunakan alat berat di pelabuhan krakatau bandar samudera, Cigading, Cilegon (8/3/2013). Direktur Jendral Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM), Thamrin Shite mengatakan untuk mengendalikan produksi batu bara, pemerintah menetapkan kuota produksi secara nasional. File/detikFoto.
Ilustrasi/Foto: Hasan Alhabshy
Jakarta -

Pemerintah telah menghapus Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dari daftar jenis limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Dalam Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU Cipta Kerja yaitu PP No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kedua limbah batu bara itu ditulis sebagai non limbah B3.

Namun, keputusan itu ditentang oleh beberapa pihak. Salah satunya oleh LSM Indonesia Center for Environmental Law (ICEL).

Dalam keterangan tertulisnya, ICEL menilai penghapusan abu batu bara dalam daftar limbah B3 bisa memicu pencemaran sampai mengancam kesehatan warga yang tinggal dekat dengan pabrik yang tidak mengelola FABA. ICEL pun mendorong pemerintah membatalkan pelonggaran aturan pengolahan limbah tadi.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia pun angkat suara. Menurut Hendra, apapun limbah tentu ada dampaknya, namun perlu ada uji karakteristik abu batu bara untuk mengukur seberapa besar dampak bahaya dari jenis limbah itu.

"Tentu semua limbah apapun yang dihasilkan pasti ada dampaknya bukan limbah tambang saja, limbah di sungai, limbah rumah tangga pun juga, bahkan masker yang kita pakai juga, cuma kalau bicara mengenai FABA dan limbah-limbah tambang harus ada ujinya dulu, uji toksikologinya," ujar Hendra kepada detikcom, Jumat (12/3/2021).

Menurut Hendra, sebelumnya APINDO pernah mengeluarkan rilis yang menunjukkan hasil uji terhadap FABA.

Dari hasil uji karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan/atau korosif, uji toksikologi Lethal Dose-50 (LD50), serta Toxicity Leaching Procedure (TCLP). Dari beberapa uji petik kegiatan industri menunjukkan bahwa abu batu bara masih memenuhi mutu/ambang batas persyaratan yang tercantum dalam PP No. 101 Tahun 2014, sehingga seharusnya, FABA dikategorikan sebagai limbah non-B3, seperti halnya di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, China, India, Jepang, dan Vietnam.

"Menurut best practice itu di beberapa negara, Jepang, Amerika bahkan di Vietnam pun juga itu FABA itu sudah tidak dikategorikan limbah B3 dan sudah banyak dimanfaatkan sebagai bahan jalan, campuran semen, jembatan, timbunan reklamasi, dan lain-lain," katanya.

Menurutnya, pemanfaatan FABA di Indonesia masih tergolong sangat kecil yakni hanya 0-0,96% untuk fly ash dan 0,05-1,98% untuk bottom ash. Sementara, di negara-negara lain rata-rata sudah 44% untuk fly ash dan 86% untuk bottom ash.

"Jadi jauh sekali kita tertinggal, padahal ini banyak sekali manfaatnya," tuturnya.

Ia mencontohkan pemanfaatan FABA di negara maju. Fukushima, Jepang misalnya mampu memanfaatkan FABA sebagai bendungan anti-tsunami.

"Jadi kalau kita bisa manfaatkan juga, tentu bisa meringankan beban perusahaan dan tentu bagi negara," ucapnya.

Bila perusahaan dan negara bisa memanfaatkan limbah itu dengan maksimal, maka yang ditakutkan masyarakat yaitu abu batu bara bakal bertebaran lebih banyak dari sebelumnya, tidak akan terjadi.

"Orang kan menganggap ini debu batu bara berterbangan ke mana-mana, itu kan kalau bisa dimanfaatkan tidak akan begitu, dan perusahaan-perusahaan juga punya standar pengelolaan limbah," timpalnya.

(ara/ara)