Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membeberkan data terkini jumlah anjungan migas lepas pantai atau offshore platform. Saat ini, ada 634 anjungan di seluruh wilayah Indonesia, dan 100 di antaranya sudah tak beroperasi alias menganggur.
"Ada yang bilang 103, atau 107, yang betul saat ini statusnya ada 100, ini tersebar di Kangean, ONWJ, OSES, WMO, PHKT, dan EMP Malacca Strait," kata Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno dalam webinar PII Learning Center, Selasa (23/2/2021).
Ia mengatakan, apabila ada anjungan yang ditengarai mengganggu, maka harus dilakukan decommissioning, yakni kegiatan penutupan fasilitas dan pemulihan kondisi lingkungan sekitar fasilitas, yang merupakan salah satu tahapan dalam siklus proyek minyak dan gas bumi. Pasalnya, anjungan yang dibiarkan menganggur dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan maupun navigasi.
Sayangnya, Julius mengatakan tak semua anjungan yang menganggur itu siap untuk dilakukan decommissioning.
Baca juga: Denmark Bakal Setop Berburu Migas |
"Masih ada platform yang sumur-sumurnya belum dilakukan permanent plug and abandonment. Jadi tentu saja belum bisa dipotong. Bahkan mulai dari kegiatan awal, paling hulu, ada yang belum final, kajian sub sea services-nya bahwa kondisi remaining resources yang ada di bawah sana itu masih bisa dikembangkan lagi pada kondisi tertentu barangkali," jelas Julius.
Di sisi lain, dari 100 anjungan itu, banyak anjungan yang dibangun pada tahun-tahun sebelum tahun 1994. Anjungan-anjungan itu dibangun tanpa rencana yang baik, sehingga saat ini tak ada dana untuk dilakukan decommissioning.
"Jadi inilah yang dulu tidak terencana dengan baik pada zaman dulu, tidak ada dana yang dicadangkan. Untuk kontrak-kontrak baru, setelah tahun 1994 ada dananya," imbuh dia.
Namun, Julius memastikan bahwa anjungan-anjungan yang dibangun setelah tahun 1994 sudah memiliki dana untuk decommissioning.
"Jadi 600 platform tadi, dikurangi 100 lebih, ya 400-500 platform sudah ada dananya yang tercadangkan. Bahkan saat ini sudah terkumpul miliaran dolar AS juga. Kami sudah diskusi juga mengelolanya bagaimana dengan Kemenkeu," tutup Julius.
(vdl/zlf)
