Abaikan Organisasi HAM, Total Ogah Setop Anjungan Gas di Myanmar

Vadhia Lidyana - detikFinance
Senin, 05 Apr 2021 09:56 WIB
Perusahaan minyak dan gas (migas) asal Prancis, Total, membeli bisnis migas milik Maersk, yaitu Maersk Oil, dengan harga US$ 7,45 miliar atau sekitar Rp 99 triliun.
Foto: Pool
Jakarta -

Perusahaan minyak dan gas (migas) asal Prancis, Total menyatakan tidak akan menghentikan operasional anjungan gas lepas pantai (offshore) Yadana di Myanmar meski ada junta militer.

Hal itu dinyatakan perusahaan setelah mendapat desakan dari berbagai pihak, terutama organisasi hak asasi manusia (HAM) dan pemerintah paralel sipil Myanmar untuk menghentikan operasionalnya. Desakan itu diberikan karena operasional Total dianggap memberikan dana melalui pajak kepada pemerintahan yang sedang dikudeta.

Pernyataan perusahaan dituliskan dalam kolom surat kabar Prancis, yakni Journal du Dimanche pada Minggu, (4/4). CEO Total Patrick Pouyanne mengatakan, perusahaan memiliki beberapa alasan untuk menjaga anjungan offshore Yadana tetap berjalan.

Ia mengatakan, jika operasional anjungan dihentikan, maka pekerja dikhawatirkan akan dipaksa untuk tetap bekerja di bawah junta militer. Pasalnya, perusahaan menilai tindakan menghentikan operasi akan diartikan sebagai protes para pekerja atas junta militer.

Di sisi lain, anjungan Yadana juga merupakan sumber energi utama untuk negara.

"Bisakah kita menghentikan produksi gas yang memasok listrik ke populasi besar di Yangon, tapi justru menambah penderitaan mereka? Pihak berwenang Thailand telah memberitahu kami tentang pentingnya sumber energi ini," kata Pouyanne dilansir Reuters, Senin (5/4/2021).

Perlu diketahui, anjungan Yadana terletak di lepas pantai barat daya Myanmar, tepatnya di Teluk Martaban. Anjungan tersebut memasok gas ke pasar domestik Myanmar melalui pipa-pipa yang dibangun dan dioperasikan oleh perusahaan energi negara Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE). Anjungan itu juga memasok gas untuk pembangkit listrik di Thailand.

Pouyanne mengatakan, Total telah mempertimbangkan apakah perusahaan harus membayar pajak terutang kepada negara bagian di Myanmar melalui rekening escrow, seperti yang disarankan oleh beberapa juru kampanye. Namun, hal ini dapat membuat manajer lokal bertentangan dengan hukum.

Sejauh ini, perusahaan belum membayar sepeserpun dari kewajiban pajak sebesar US$ 4 juta atau sekitar Rp 58 miliar (kurs Rp 14.507) kepada pemerintahan di bawah junta militer. Menurut Pouyanne, pihaknya tak bisa membayar pajak karena sistem perbankan tak lagi berfungsi.

Untuk tanggapan terhadap junta militer, Total telah menghentikan proyek baru dan pengeboran di Myanmar.

Pouyanne menambahkan, Total akan menyumbangkan dana setara dengan kewajiban pajak perusahaan kepada asosiasi yang bekerja untuk HAM di negara tersebut.

Simak juga 'Kekerasan Militer Masih Terjadi di Jalanan Myanmar':

[Gambas:Video 20detik]



(vdl/ara)