Banyak Bank Myanmar Tutup, Pengusaha Tak Bisa Bayar Gaji Karyawan

Aulia Damayanti - detikFinance
Jumat, 19 Mar 2021 16:21 WIB
Aksi tolak kudeta militer masih berlangsung di Myanmar. Para demonstran antikudeta pun kembali turun ke jalan menyusul seruan serikat pekerja untuk mogok massal
Demonstran Antikudeta Myanmar Turun ke Jalan/Foto: AP Photo
Jakarta -

Myanmar tengah mengalami situasi kacau akibat kudeta militer yang telah terjadi sejak 1 Februari lalu. Kini sektor bisnis di negara itu terkena imbasnya. Transaksi komersial dan pembayaran gaji menjadi terganggu.

Dilansir CNBC Indonesia yang mengutip Nikkei Asia, Jumat (19/3/2021) krisis dan gangguan itu karena banyak pekerja bank yang menolak bekerja dan lebih memilih unjuk rasa anti-kudeta.

Saat demo terjadi, banyak cabang bank yang sejak Februari telah tutup. Sebab pegawai negeri dan swasta juga didorong untuk bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil.

"Saya tidak dapat melakukan pembayaran kepada pemasok karena bank tutup," kata seorang pria yang mengoperasikan toko elektronik konsumen di pusat Yangon.

Salah satu manajer pabrik jahit Jepang mengaku khawatir apakah dirinya bisa membayar gaji karyawannya. Meski dia telah menyiapkan gaji satu bulan ini, dia juga khawatir untuk ke depannya.

"Saya berhasil mengumpulkan uang tunai untuk pembayaran gaji, tapi saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya lagi bulan depan," katanya.

Militer Myanmar telah menekan bank untuk membuka kembali operasinya. Dewan Administrasi Negara, bahkan memerintahkan bank sentral untuk memindahkan rekening dari bank komersial yang telah menolak untuk melanjutkan operasi ke bank negara atau bank milik militer.

Dewan Administrasi Negara, badan pembuat keputusan tertinggi Myanmar yang dibentuk oleh militer setelah kudeta. Beberapa bank kembali beroperasi di bawah tekanan militer tetapi jumlah cabang yang dibuka kembali sangat terbatas.

Myanmar memang tengah mengalami situasi yang kacau sejak menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari, yang memicu pemberontakan massal dan menimbulkan kampanye kekerasan dan ketakutan.

KLIK DI SINI UNTUK KE HALAMAN SELANJUTNYA.

(ara/ara)