Jakarta -
Sejumlah informasi terkait kebakaran di Kilang Balongan, Jawa Barat bermunculan. Salah satunya terkait kemunculan bau menyengat sebelum kebakaran terjadi yang membuat warga protes.
Adanya warga yang protes itu disampaikan oleh Anggota Komisi VII Maman Abdurrahman. Namun, informasi yang diterimanya, warga protes 2-3 hari sebelum kejadian.
Maman pun kembali menanyakan adakah warga yang protes terkait adanya bau menyengat sebelum kebakaran di Kilang Balongan kepada manajemen PT Pertamina (Persero).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bener nggak sih ada protes, kita nggak usah demo dalam skala besar bahwa ada komplain dari masyarakat sekitar terhadap tangki tersebut. Komplain itu kan macam-macam bisa dari bau, bisa segala macam. Kalau situ sampai betul-betul kejadian berarti kan memang sudah ada indikasi dari awal? Itu yang menjadi pertanyaan," katanya saat rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Senin (5/4/2021).
Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Djoko Priyono membenarkan ada keluhan dari warga pukul 23.00 sebelum kejadian. Pihaknya kemudian mengambil tindakan supaya warga tidak mendekat ke Kilang Balongan.
"Komplainnya sebenarnya di jam 11 malam, dengan komplain itu kita lakukan tindakan jangan boleh mendekat, yang dari menuju kilang di-close tidak boleh mendekati arah situ," ujarnya.
Maman mengatakan, dirinya bisa menoleransi hal tersebut karena keluhan bukan disampaikan 2 atau 3 hari sebelumnya. Menurutnya, jika disampaikan jauh hari tapi tidak ada respons berarti ada pembiaran.
Warga sekitar disebut sudah sampaikan keluhan bau menyengat dari Kilang Balongan. Klik halaman berikutnya.
Tonton Video: Tangki Kilang Pertamina di Balongan Sempat Kobarkan Api Lagi
[Gambas:Video 20detik]
Sementara, Anggota Komisi VII Fraksi Gerindra Kardaya Warnika mendapat informasi jika warga menyampaikan keluhan 1,5 sampai 2 jam sebelum kebakaran. Keluhan yang disampaikan warga adalah adanya bau yang menyengat. Namun, dia menuturkan, keluhan warga itu tidak direspons.
"Jadi sudah ada 2 jam mereka menyampaikan ke saya laporan saya tidak diapa-apakan, ini kan satu laporan dari manapun asalnya laporan itu harus direspons, apakah itu dari orang ahli ataupun tidak ahli. Kenyatannya ada bau yang sangat menyengat yang tidak biasa masyarakat sehingga mereka khawatir itu kan indikasi yang sangat baik," paparnya.
Pada rapat itu, Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno mengkritisi pernyataan awal manajemen Pertamina yang menyebut kebakaran di Kilang Balongan karena tersambar petir. Menurutnya, itu pernyataan konyol.
"Ini saya mau interaktif dengan Ibu Dirut, komentar pertama yang datang dari Pertamina ketika kejadian itu terjadi, itu adalah bahwa kejadian ini akibat tersambar petir. Saya mau tanya ibu, yang menyampaikan ini ada nggak di ruangan ini?" tanya Eddy.
"Corporate secretary dari PT KPI (Kilang Pertamina Internasional) kilang, tidak hadir," jawab Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.
Menurut Eddy, dugaan Pertamina soal Kilang Balongan yang terbakar akibat tersambar petir mirip pernyataan PT PLN (Persero) ketika menanggapi listrik padam massal Jakarta karena pohon sengon.
"Kasusnya kurang lebih serupa dengan apa yang terjadi dengan PLN tahun lalu, ketika ada pemadaman massal di DKI dan itu disampaikan, dan ini spontanitas ini adalah disebabkan oleh pohon sengon yang menurut kami konyol," ujar Eddy.
Dia bilang, hal itu juga serupa pernyataan PLN yang menyebut naiknya tagihan listrik pelanggan secara mendadak gara-gara banyak masyarakat berada di rumah dan nonton drama korea (drakor).
"Sama juga dengan PLN lagi yang menyatakan karena mendadak ada kenaikan tagihan di pelanggan disebabkan karena sekarang masyarakat lebih banyak di rumah nonton drakor, saya pikir (itu) konyol," katanya.
Menurut Eddy, dalam kondisi tersebut masyarakat memerlukan berita yang menenangkan. Dia bilang, pernyataan tersambar petir tidak mencerminkan Pertamina sebagai perusahaan berkelas dunia.
Hal itu juga singgung Anggota Fraksi PKS Rofik Hananto. Menurutnya, tidak boleh seorang pejabat menyampaikan informasi yang tidak mendasar.
"Tidak boleh pejabat negara mewakili sebuah perusahaan worldclass company menyampaikan informasi yang konyol, yang tidak mendasar, yang tidak masuk akal," katanya.
.webp)
