Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu lalu menggaungkan kembali program penggunaan kompor listrik. Salah satu tujuannya untuk mengurangi impor LPG.
Menurut Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Noto Negoro, jika pemerintah ingin menggalakkan program kompor listrik perlu dilakukan pengkajian secara menyeluruh. Mulai dari segi perbandingan biaya hingga pemetaan daerah.
"Harus dipetakan dulu, karena kalau untuk wilayah yang sudah ada jargas (jaringan gas) dan sudah ada LPG, takutnya utilitas dari kompor listriknya akan kurang. Karena secara biaya kemungkinan masih lebih murah jargas," ucapnya.
Komaidi menjelaskan, sebuah energi jika proses produksinya lebih panjang otomatis harganya lebih mahal. Listrik sendiri menurutnya proses produksinya lebih panjang dibandingkan gas, terlebih gas bumi yang hanya disalurkan langsung melalui pipa jargas.
"Jadi mungkin dari segi biaya perlu di cek, karena informasi yang saya peroleh tingkat masaknya lebih lama dibandingkan pakai gas. Kalau program ini dijalankan takutnya masyarakat hanya coba-coba saja, setelah tahu ternyata lebih mahal mereka balik lagi. Kan sayang juga programnya," tambahnya.
Komaidi menilai program kompor listrik lebih pas untuk wilayah-wilayah terpencil yang belum tersentuh jargas ataupun sulit untuk distribusi LPG. Namun jika di daerah terpencil maka penggunaannya sedikit, dengan begitu target mengurangi impor LPG sulit tercapai.
Menurutnya jika memang pemerintah ingin mengurangi impor LPG lebih baik melakukan peralihan secara perlahan dengan memanfaatkan jargas yang sudah ada. Sebab dengan memaksimalkan gas bumi melalui jargas maka impor LPG juga bisa berkurang.
"Kalau tujuannya mengurangi LPG sebetulnya jargas lebih cepat. Karena kita punya gasnya tinggal membangun jaringannya. Apakah lebih lama jargas atau kompor listrik saya kira detilnya pemerintah yang lebih tahu. Tapi kompor listrik ini kan perlu sosialisasi, sementara jargas ini kan sudah barang lama tinggal diperluas," terangnya.
Sementara Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan memandang program kompor listrik memiliki satu kendala terkait biaya. Sebab selain masyarakat harus mengganti ke kompor listrik, peralatan masaknya juga harus disesuaikan.
"Kompor listrik ini peralatannya harus disesuaikan dengan kompornya juga, jadi agak beda. Masyarakat kita juga belum terlalu yakin. Seperti panasnya, masih ragu masyarakat. Belum lagi harus punya peralatan masak yang sama," tuturnya.
Memang secara garis besar Mamit mengakui penggunaan kompor listrik memiliki manfaat selain mengurangi impor LPG juga bisa membantu keuangan PLN. Selain itu penggunaan kompor listrik lebih aman dibandingkan penggunaan gas.
"Hanya saja kalau memang pemerintah serius untuk kembangkan kompor listrik ini, pemerintah dan PLN harus memberikan terobosan. Misalnya diskon harga atau memberikan kompor induksi gratis," tutupnya.
(das/dna)
