Guna mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, PT Pertamina (Persero) bersama PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) dan Air Products & Chemicals Inc. (APCI) melanjutkan proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME). Keberlanjutan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan ketahanan energi dan penguatan green economy di Indonesia.
Kepastian berlanjutnya proyek gasifikasi tersebut ditandai dengan penandatangan Amandemen Perjanjian Kerja Sama Pengembangan DME oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Direktur Utama PTBA Suryo Eko Hadianto dan President & CEO APCI Seifi Ghasemi yang disaksikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Los Angeles, Amerika Serikat dan Jakarta, Indonesia. Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Pengolahan DME yang menjadi bagian dari kerja sama pengembangan DME tersebut.
Diketahui proyek strategis nasional ini akan dilaksanakan selama 20 tahun di Tanjung Enim dengan kucuran dana asing dari APCI sebesar US$ 2,1 miliar atau setara Rp 30 triliun. Memiliki utilitas 6 juta ton batu bara per tahunnya, proyek ini disebut bakal menghasilan sebanyak 1,4 juta DME setiap tahun dan bisa menggantikan impor LPG sebesar 1 juta ton.
Di samping itu, proyek DME ini diharapkan bisa memberikan multiplier effect bagi RI, seperti menarik lebih banyak investasi asing, serta memberdayakan industri nasional dengan penyerapan tenaga kerja lokal lewat penggunaan porsi TKDN di dalamnya.
Menteri BUMN, Erick Thohir menilai kerja sama proyek gasifikasi batu bara bisa menghemat cadangan devisa negara sampai dengan Rp 9,7 triliun per tahun dan menyerap 10 ribu tenaga kerja.
"(Kerja sama) ini merupakan wujud dari eratnya hubungan ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Gasifikasi batu bara memiliki nilai tambah langsung pada perekonomian nasional secara makro, karena sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor, juga transformasi ke green economy serta energi baru dan terbarukan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/5/2021).
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan proyek ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo , Grand Strategi Energi Nasional: transisi energi, green energy, dan circular energy yang menjadi prioritas Pertamina.
"Pertamina sebagai BUMN telah memformulasikan kembali strategi yang sejalan dengan arahan pemerintah dalam pencapaian target bebas impor LPG pada tahun 2027 dan penurunan emisi karbon di tahun 2030," ungkap Nicke.
Lebih lanjut Nicke menyebut pihaknya juga akan menjalankan proyek DME paralel dengan proyek Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) sesuai dengan arahan pemerintah. Hal ini agar jumlah emisi karbon bisa ditekan hingga 45%.
Pertamina juga tengah menjajaki potensi kerja sama dengan Exxonmobil terkait CCUS. Dia berharap lewat penerapan CCUS, emisi yang dihasilkan dari proses gasifikasi dapat digunakan untuk peningkatan produksi di sumur-sumur tua, sehingga mendorong terwujudnya green economy untuk proyek-proyek sejenis.
Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Suryo Eko Hadianto menambahkan para pihak yang terlibat dalam penandatanganan pada hari ini akan berupaya untuk segera merealisasikan pembangunan proyek.
"Kami percaya penandatanganan pada hari ini merupakan lompatan signifikan dalam perkembangan kerja sama proyek, dan kami optimis proyek ini dapat dijalankan tepat waktu," pungkasnya.
Surya menjelaskan kerja sama ini menjadi portofolio baru bagi perusahaan yang tidak lagi sekadar menjual batu bara, tetapi juga mulai masuk ke produk-produk hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah.
(prf/hns)
