Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM memastikan proses penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2021-2030 masih dalam proses penyelesaian.
Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan RUPTL periode 2021-2030 bisa menjadi landasan untuk mendatangkan investasi di sektor ketenagalistrikan tanah air.
"Insyaallah dalam waktu dekat bisa diselesaikan dan jadi patokan kita semua termasuk investor dari dalam negeri maupun luar negeri. Karena masa pandemi kita makin mengemuka pentingnya investasi termasuk sektor ketenagalistrikan," kata Rida dalam RDP dengan DPR RI, Senin (27/5/2021).
RUPTL adalah rencana pengadaan tenaga listrik meliputi bidang pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik kepada konsumen dalam suatu wilayah usaha. RUPTL disusun berdasarkan RUKN.
"Dapat diambil kesimpulan adalah RUPTL adalah barometer investasi di sektor ketenagalistrikan," jelasnya.
Rida mengungkapkan beberapa penyesuaian RUPTL periode 2021-2020 yang konsepnya lebih hijau dibandingkan periode sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan komposisi pembangunan pembangkit listrik tenaga EBT menjadi 48% dan sisanya masih fosil. Sementara di RUPTL periode 2019-2028 porsinya berbanding 30:70 antara EBT dengan fosil.
Adapun pokok-pokok yang tertuang dalam RUPTL periode 2021-2030 seperti rasio elektrifikasi 100% di 2022. Menjaga keseimbangan neraca daya setiap sistem tenaga listrik untuk memastikan kecukupan pasokan. Pencapaian target bauran EBT 23% mulai tahun 2025 dan menjaga agar BPP tidak naik.
Adapun beberapa cara untuk mengejar capaian target bauran EBT 23% adalah mendahulukan pembangkit EBT yang paling murah, PLTS didorong lebih banyak karena harganya cenderung turun dan memanfaatkan waduk, PLTU corfing didorong dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, PLTP dan PLTA dikembangkan dengan jadwal COD yang lebih realistis, dan program dedieselisasi dengan pembangkit EBT.
Pokok selanjutnya, dikatakan Rida, yaitu tidak ada lagi penambahan PLTU batu bara, kecuali yang telah financial closing atau konstruksi, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Percepatan interkoneksi dalam pulau dan antarpulau dalam rangka peningkatan keandalan, penurunan BPP dan sharing resource EBT. Serta relokasi pembangkit untuk mengurangi over supply di Jawa.
"Kita sedang perbaharui untuk 2021-2030, kalau dibandingkan kita klaim RUPTL yang sekarang dari sisi komposisi dari pembangunan pembangkit fosil dan nonfosil, 30% EBT, 70% fosil. Yang sekarang kita susun kita upayakan lebih hijau dengan komposisi 48% EBT, 52% fosilnya. Dengan demikian kami dengan bangga dan rendah hati klaim RUPTL akan green RUPTL, artinya lebih pro lingkungan," ungkapnya.
(hek/ara)
