.webp)
Perihal tepat atau tidaknya, Toto menuturkan, kebijakan itu sudah sejalan dengan arahan Kementerian BUMN. Kemudian kebijakan penghapusan fasilitas kartu kredit diprediksi dapat menghemat keuangan BUMN.
"Kalau menurut saya dari kacamata BUMN saat ini di mana arah dari kementerian supaya bisa lebih kompetitif, struktur biayanya lebih efisien ya saya kira ini sejalan lah dengan arahan itu. Saya kira cukup signifikan (menghemat keuangan), karena perusahaan-perusahaan besar jumlah direksi, satu level dan dua level di bawah direksi itu kan jumlahnya besar sekali. Jadi kalau bisa dikontrol dengan lebih baik akan membantu proses efisiensi lebih bagus," pungkasnya.
Seperti diketahui, fasilitas kartu kredit bagi dewan komisaris, direksi, hingga manajer PT Pertamina (Persero) dihapus. Kebijakan ini menjadi salah satu yang dibicarakan dalam rapat umum pemegang saham alias RUPS Pertamina.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahok menjelaskan fasilitas kartu kredit ini memiliki potensi penyalahgunaan yang besar. Dia menyebut pemakaiannya bisa tidak tepat sasaran. Di sisi lain, fasilitas ini menurutnya tak memiliki dampak untuk memajukan kinerja perusahaan.
"Kontrol dari kemungkinan pemakaian yang tidak tepat sasaran dan tidak ada hubungannya dengan memajukan kinerja perusahaan," ungkap Ahok ketika dihubungi detikcom, Selasa (15/6/2021).
(ara/ara)
