Pendapatan PLN Diramal Menguap Rp 5,7 T/Tahun Gegara PLTS Atap

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Jumat, 27 Agu 2021 20:00 WIB
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengajak Pemda untuk dapat mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Kementerian ESDM akan merevisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 untuk menggenjot pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap yang saat ini minim. Upaya mendorong PLTS atap ini diproyeksi memangkas pendapatan PT PLN (Persero). Berikut dampaknya:

1. Pemakaian Batu Bara Berkurang Hampir 3 Juta Ton

Pemerintah berniat mendorong pemanfaatan PLTS atap sampai 3,6 giga watt (GW) dalam beberapa tahun mendatang. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menjelaskan, pemanfaatan PLTS atap tersebut akan berdampak para pengurangan penggunaan batu bara sebesar 2.978.813 ton.

2. Pendapatan PLN Berpotensi Susut Rp 5,7 T/Tahun

Dampak selanjutnya ialah pendapatan PLN akan berpotensi berkurang sebanyak Rp 5,7 triliun atau sebesar 2,21% per tahun.

"Kemudian dari sisi pengusahaan listrik betul, bahwa nanti akan berpotensi mengurangi pendapatan PLN. Kalau kita hitungnya angka 3,6 GW ini berkurangnya Rp 5,7 triliun. Kalau 1 GW ya Rp 5,7 triliun di bagi 3,6 angkanya sekitar barangkali Rp 1,2 triliun atau Rp 1,3 triliun," katanya dalam konferensi pers, Jumat (27/8/2021).

"Tidak bisa dipungkiri bahwa karena terjadi produksi sendiri ya konsumsi ke PLN-nya akan berkurang tapi ini adalah bukan kerugian. Ini adalah potensi berkurangnya pendapatan PLN dari konsumen yang memanfaatkan PLTS atap," tambahnya.

3. Pengembangan PLTS Serap 121 Ribu Tenaga Kerja

Dampak lainnya adalah penambahan tenaga kerja. Menurutnya, pembangunan PLTS atap ini berpotensi menyerap 121.500 orang tenaga kerja. Lalu, peningkatan investasi dengan potensi Rp 45 triliun sampai Rp 63,7 triliun untuk pembangunan fisik PLTS dan Rp 2,04 triliun sampai dengan Rp 4,08 triliun untuk pengadaan kWh ekspor impor.

Tak cuma itu, pemanfaatan PLTS atap juga berpotensi menurunkan subsidi dan kompensasi dengan rincian subsidi Rp 0,9 triliun dan kompensasi Rp 2,7 triliun.

Sementara, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menuturkan, proyeksi pemanfaatan PLTS 3,6 GW ini tidak terjadi dalam waktu dekat, melainkan beberapa tahun ke depan.

"3,6 GW dalam hal ini tentu saja tidak hari ini atau besok lusa, tapi mungkin ini diproyeksikan akan tumbuh secara bertahap hingga tahun 2024 atau 2025 paling lambat," ujarnya.

(acd/eds)