Pemerintah Setop Pembangunan PLTU Baru!

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Rabu, 06 Okt 2021 05:31 WIB
PLTU Suralaya di Cilegon, Banten (M Iqbal/detikcom)
Ilustrasi/Foto: PLTU Suralaya di Cilegon, Banten (M Iqbal/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah mulai serius menggenjot pembangkit energi terbarukan atau ramah lingkungan. Buktinya, pemerintah menyetop pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang baru.

Hal itu tercermin dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) tahun 2021-2030. Pembangunan PLTU tak lagi jadi pilihan, kecuali untuk PLTU yang pembangunannya tengah berlangsung.

"Pembangunan PLTU yang baru tidak lagi menjadi opsi kecuali yang saat ini sudah committed dan dalam tahap konstruksi. Hal ini juga untuk membuka peluang, membuka ruang yang cukup besar untuk pengembangan energi baru terbarukan," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam konferensi pers, Selasa (5/10/2021).

Arifin mengatakan, RUPTL kali ini akan lebih hijau. Dalam RUPTL PLN 2021-2030 terdapat penambahan pembangkit dengan kapasitas 40,6 giga watt (GW). Dalam penambahan pembangkit ini, porsi dari energi baru dan terbarukan (EBT) akan lebih besar yakni mencapai 51,6%.

"RUPTL ini lebih hijau karena porsi penambahan pembangkit EBT hingga mencapai 51,6% lebih besar dibandingkan dengan penambahan fosil yang sebesar 48,4%," katanya.

Dia mengatakan, dengan kecenderungan harga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang semakin murah maka porsinya akan didorong lebih besar.

"Dengan kecenderungan harga PLTS yang semakin murah dan masa pembangunan yang lebih cepat untuk pencapaian target 23% bauran EBT pada 2025 porsi PLTS didorong lebih besar dibandingkan RUPTL yang sebelumnya," katanya.

RI juga mau ekspor listrik. Cek halaman berikutnya.