Krisis energi tengah mengancam dunia, seperti halnya terjadi di Inggris. Di tengah upaya menggenjot energi baru terbarukan (EBT), Inggris dihadapkan pada krisis tersebut.
Inggris biasa memanfaatkan EBT dan gas untuk sebagai sumber pembangkitnya. Kini, Inggris dihadapkan masalah melemahnya pasokan EBT dan harga gas yang melonjak. Alhasil, Inggris pun kembali mengaktifikan pembangkit batu bara.
Terkait hal tersebut, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan, Indonesia harus berhati-hati dalam menjalankan transisi energi ini.
"Di dalam konteks Indonesia saya kira kita harus hati-hati melihatnya, karena memang yang dimau dunia transisi energi, bukan revolusi energi. Jadi transisi secara bertahap, bukan secara katakanlah langsung dinaikan jadi sekian persen supaya kita kelihatan keren di mata dunia," katanya, Jumat (8/10/2021).
"Kita melihatnya harus balance antara kepentingan ekonominya, sosial politiknya, dan kemudian juga yang tidak kalah penting keberlanjutan pasokan energi kita. Saya bukan anti EBT, saya sangat mendukungan perkembangan EBT, tapi di dalam konteks ini harus dilakukan secara cermat dan hati-hati," tambahnya.
Dia mengatakan, EBT sendiri memiliki dua tantangan utama. Pertama, mengenai keberlanjutan pasokan. Kedua, harga yang belum efektif.
Masalah keberlanjutan pasokan, ia mencontohkan PLTS di mana saat musim kemarau hanya bisa produksi selama 4 sampai 6 jam per hari. Sisanya harus dipenuhi dari oleh energi lain. Ia juga mengatakan, pembangkit ini sangat tergantung dengan cuaca.
"Sementara kalau kita lihat kebutuhan industri, itu ada industri-industri yang tidak boleh listriknya hanya sekadar berkedip. Artinya tidak mentoleransi adanya pemadaman," sambungnya.
Bicara mengenai harga, fosil jauh lebih murah. Ia menyebut, untuk listri dari sumber energi batu bara per kWh hanya Rp 600, namun EBT paling murah di atas Rp 1.000. PLTS bahkan dalam beberapa tahun terakhir harganya di atas Rp 7.000.
"Hal ini saya kira yang pemerintah perlu bijak di dalam melihatnya. EBT bagus tapi aspek ketahanan ekonomi secara keseluruhan juga perlu dikedepankan," katanya.
Di sisi lain, Staf Khusus Menteri Bidang Pengembangan Industri dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, I Gusti Putu Suryawirawan, menambahkan dalam transisi energi, industri hulu migas tetap memegang peran penting. Sebab, banyak industri turunan bergantung pada industri ini.
"Jadi kegiatan ini (migas) masih akan berlangsung lama dan ada di wilayah Indonesia kita wajib mempunyai kemampuan mengolah. Kalau nggak bisa minimal kita punya kemampuan suplai peralatan penunjangnya. Jangan kegiatan banyak di sini tapi meterial harus impor," jelas Putu.
(acd/dna)
