Pengelola smelter, menurut Gopprera, diduga melakukan pengaturan harga bijih nikel melalui mekanisme survei kadar bijih nikel. Mekanismenya, dalam penjualan bijih nikel harga ditentukan oleh kadar bijih nikel yang diperiksa oleh surveyor.
Surveyor di sini ada dua, surveyor yang melakukan pengecekan di tambang dan surveyor yang melakukan pengecekan di smelter. Gopprera mengatakan seringkali terjadi perbedaan hasil survei yang dilakukan antara kedua surveyor.
Seringnya ada selisih harga dari survei yang dilakukan di smelter, jadi para penambang mendapatkan harga yang lebih murah untuk komoditas nikelnya. Gopprera mengatakan, ada dugaan permainan harga yang dilakukan oleh pihak smelter dengan surveyor di smelter.
"Dia (pengelola smelter) punya posisi dominan dan market power, ada dugaan seperti itu. Akibat tidak ada pilihan lagi untuk menjual, akhirnya si penambang memperoleh harga dengan lebih rendah. Mekanismenya itu dengan surveyor," ungkap Gopprera.
Temuannya lagi, beberapa pengelola smelter ternyata menggunakan surveyor yang sama. Hal ini mengindikasikan pengaturan harga bisa terjadi.
"Surveyor-nya itu-itu saja yang digunakan perusahaan smelter. Semuanya sama, jadi dapat harga tak banyak berbeda," kata Gopprera.
Sejauh ini Gopprera bilang kasus ini mulai didalami KPPU atas inisiatif sendiri dari laporan masyarakat dan anggota DPR. Dia bilang sejauh ini pendalaman masih akan dilakukan, dia belum berani menjelaskan secara rinci siapa saja yang terlibat dan berapa banyak kerugian dari praktik ini.
(hal/dna)
