Jakarta -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) pada 16 November 2021 lalu. Dirinya memberikan berbagai arahan kepada pemimpin badan usaha milik negara (BUMN) energi tersebut. Salah satunya mengenai penggunaan energi fosil yang akan disetop.
"Saya mengundang hari ini karena saya ingin memberikan, pertama sebuah gambaran adanya perubahan global yang begitu sangat drastis yang itu ke depan nanti menyangkut tugas Bapak/Ibu sekalian untuk mengarahkan kapal besar ini menuju ke sebuah tempat yang tidak keliru," tutur Jokowi dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, kemarin Sabtu (20/11/2021).
Dalam pengarahan ini, tampak hadir Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hingga Wakil Komisaris Utama PLN Suahasil Nazara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi menyinggung pembicaraan yang telah dilakukan oleh berbagai negara mengenai transisi energi, yakni di acara G20 dan COP26 belum lama ini.
"Semakin hari semakin ke sana semakin ke sana, arahnya itu sudah bisa ditebak bahwa suatu saat yang namanya energi fosil, penggunaan mineral fosil itu pada suatu titik akan disetop," paparnya.
Kebijakan tersebut akan berdampak kepada PLN dan Pertamina yang saat ini masih menggunakan bahan bakar fosil, walaupun kedua perusahaan pelat merah itu secara perlahan mulai beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan.
"Misalnya PLN ini penggunaan batu baranya masih sangat besar sekali. Pertamina juga bisnisnya berada pada posisi bisnis minyak dan gas yang mau tidak mau itu juga akan terkena imbasnya kalau ke depan itu mengarahnya semua ke mobil listrik, yang saya pastikan akan segera dimulai di Eropa dan negara-negara lainnya," jelasnya.
Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan semua pihak harus betul-betul bersiap-siap menghadapi perubahan tersebut. Dia menegaskan bahwa transisi energi tidak bisa ditunda-tunda.
Dia memerintahkan agar Pertamina dan PLN memiliki perencanaan secara konkret mengenai apa-apa saja yang harus mulai disiapkan, mulai dari perencanaan untuk tahun depan hingga jangka panjang. Perencanaan tersebut harus dibuat sedetail mungkin.
"Bukan hanya makronya tetapi detail rencana itu ada, di Pertamina ada, di PLN juga ada. Harus ada, dan waktu yang masih, rentang waktu yang masih ada ini, ya gunakan sebaik-baiknya untuk memperkuat pondasi menuju ke transisi tadi," tambahnya.
Jokowi pun meminta BUMN jangan mempersulit rencana masuknya investasi ke perusahaan pelat merah. Bersambung ke halaman selanjutnya.
Jokowi jengkel karena ruwetnya berinvestasi di Pertamina dan PLN. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya banyak yang ingin berinvestasi di Pertamina dan PLN. Tapi urusan birokrasi yang ada sangat berbelit-belit dan merepotkan.
"Yang berkaitan dengan investasi. Saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina, ke PLN, ini ngantre dan banyak sekali. Tapi ruwetnya, ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan juga ada di BUMN kita sendiri," kata Jokowi.
Sebagai orang yang berpengalaman di lapangan, Jokowi tahu sebenarnya urusannya tidak perlu ruwet. Dia pun heran kenapa bisa menjadi berbelit-belit. Hal itu membuatnya terkadang ingin marah.
"Saya ini orang lapangan, saya ini kadang-kadang pengin marah untuk sesuatu yang saya tahu, tapi kok sulit banget dilakukan, sesuatu yang gampang, tapi kok sulit dilakukan, kok nggak jalan-jalan," tegasnya.
Sebagai badan usaha, tentu Pertamina dan PLN boleh memutuskan hal yang berkaitan dengan investasi. Namun, di sisi lain, negara juga memiliki cita-cita yang harus diwujudkan bersama BUMN.
"Jadi keputusan investasi, Anda boleh oleh perusahaan, tetapi pemerintah juga memiliki strategi besar untuk membawa negara ini ke sebuah tujuan yang kita cita-citakan bersama. Sebuah rencana besar, negara itu juga punya. Itulah pentingnya antara profesionalisme dan kepentingan negara. Kepentingan perusahaan dan negara ini bisa berjalan beriringan," tambah Jokowi.
Dirinya berpesan agar PLN dan Pertamina tak sungkan melapor kepadanya jika menghadapi kendala. Lanjut ke halaman berikutnya.
Jokowi membuka pintu lebar-lebar bagi Pertamina dan PLN jika ada urusan yang membutuhkan dukungan politis. Awalnya Jokowi menjabarkan tiga poin penting kepada Pertamina dan PLN, yaitu adanya perubahan global yang sangat drastis, evaluasi termasuk mengenai penugasan kepada BUMN di, serta yang berkaitan dengan investasi.
Dia meminta ketiga hal itu diperhatikan betul oleh perusahaan energi milik negara tersebut. Jokowi dalam kesempatan itu berbicara secara blak-blakan mengenai hal-hal yang harus diperbaiki oleh kedua perusahaan terbesar di Indonesia itu.
"Saya blak-blakan ini bukan karena untuk apa, (tapi) untuk kebaikan negara kita, untuk kebaikan Pertamina, untuk kebaikan PLN," kata Jokowi.
Pada arahan tersebut, Jokowi menggarisbawahi agar PLN dan Pertamina bersungguh-sungguh dalam melaksanakan transisi energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Sebab, itu yang saat ini sedang terjadi di dunia.
Dia juga meminta pekerjaan dan penugasan yang dilaksanakan oleh perusahaan pelat merah tersebut dapat dikerjakan dengan baik. Karena pada dasarnya penugasan yang diberikan adalah demi kepentingan negara.
Jokowi juga meminta agar BUMN tidak mempersulit masuknya investasi. Dia mengatakan banyak investor yang antre untuk bekerja sama, namun prosesnya ruwet sehingga tidak terealisasi.
Dia berharap semua arahan yang disampaikannya kepada jajaran direksi dan komisaris Pertamina maupun PLN dapat ditindaklanjuti di lapangan dan bisa diimplementasikan.
Jika terdapat kendala, Jokowi mempersilahkan untuk disampaikan kepada dirinya, namun sedapat mungkin disampaikan terlebih dahulu kepada menteri yang bersangkutan. Jika masih buntu baru disampaikan kepadanya.
"Kalau ada persoalan-persoalan yang memang mentok, besar dan ada politisnya, silakan, saya buka pintu saya, jam berapa pun. Kalau ada hal yang besar, yang mungkin perlu ada dukungan politis, saya bisa sampaikan, 'oke jalan terus, saya di belakangmu'. Itu," tambahnya.
.webp)
