Luhut Buru Pengusaha Tambang yang Ngutang Batu Bara ke PLN

Trio Hamdani - detikFinance
Selasa, 11 Jan 2022 15:45 WIB
Alat berat merapikan tumpukan batu bara di area pengumpulan Dermaga Batu bara Kertapati milik PT Bukit Asam Tbk di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (4/1/2022). Pemerintah mewajibkan perusahaan swasta, BUMN beserta anak perusahaan pertambangan untuk mengutamakan kebutuhan batu bara dalam negeri dan melarang perusahaan untuk melakukan ekspor batu bara selama satu bulan sejak 1 Januari hingga 31 Januari 2022. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.
Foto: ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI
Jakarta -

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan tak main-main menindaklanjuti krisis batu bara yang terjadi di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara milik PT PLN (Persero).

Luhut bakal mencari perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memasok batu bara ke PLN. Pengusaha mempunyai kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) yang mengharuskan mereka memasok batu bara ke PLN sebesar 25% dari total produksi per tahun dengan harga US$ 70 per metrik ton.

"Jadi kita mau lihat siapa yang tadi kemarin punya utang-utang nggak anu ke PLN, kita akan periksa. Dihukum lah dia (kalau tidak memenuhi kewajibannya)," tegas Luhut ditemui di kantornya, Thamrin, Jakarta Pusat, kemarin Senin (10/1/2022).

Luhut sudah meminta anak buahnya, Deputi bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Septian Hario Seto untuk mengecek hal tersebut.

"Jadi kalau dia perusahaan gede-gede nggak melakukan kewajibannya, saya udah minta tadi sama Pak Seto coba dicari anunya," tuturnya.

Setelah pemerintah menindaklanjuti krisis batu bara PLN, Luhut memastikan saat ini cadangan batu bara sudah terpenuhi. Luhut mengatakan pasokan yang tersedia untuk kebutuhan dalam negeri bisa bertahan 15-25 hari ke depan.

"Sekarang pertama semua baik, jumlah hari itu sudah bertahap 15 hari ke arah 25 hari untuk cadangan," tambahnya.

(toy/dna)